Sekilas Info

Tilep Uang DD dan ADD Kades Fattolo Seram Timur Dihukum Penjara 3,6 Tahun

satumalukuID/Freepik.com Ilustrasi dugaan korupsi

satumalukuID- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon menghukum Abdullah Fefra, dengan hukuman penjara selama 3,6 tahun.

Kepala Desa (Kades) Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur ini terbukti bersalah mencuri uang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Abdullah divonis bersalah dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kota Ambon, Selasa (20/4/2021).

Selain hukuman kurungan badan, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Dominggus Huliselan, juga dibebankan membayar denda sebesar Rp.200 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Tidak hanya itu, dia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp.384 juta. Jika dalam jangka waktu 1 bulan, terdakwa belum membayarnya, maka seluruh harta benda miliknya disita, kemudian dilelang untuk menggantikan kerugian negara. Bila tak punya harta benda, terdakwa dihukum penjara tambahan selama 2,6 tahun.

"Mengatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," sebut ketua majelis hakim, Jenny Tulak, didampingi dua anggotanya dalam amar putusannya.

Menurut hakim, yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu dirinya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Terdakwa juga berstatus ASN. Sedangkan yang meringankan, selama persidangan terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.

Terhadap putusan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Reinaldo Sampe, dan kuasa hukum terdakwa mengatakan pikir-pikir.

Sekedar diketahui, putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dipenjara selama 5 tahun dipotong masa tahanan.

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp.200 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Dalam berkas dakwaan, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa saat ditugaskan sebagai Penjabat Pemerintah Desa Administrasi Fattolo pada tahun 2016 lalu.

Saat itu, Desa Fattolo mendapat kucuran ADD dan DD sebesar Rp.700 juta lebih. Dari dana itu terdakwa melakukan mark-up harga pekerjaan yang sebenarnya di lapangan dan juga melakukan pekerjaan fiktif.

Kegiatan mark-up yang dilakukan terdakwa, misalnya pada biaya-biaya makan, pekerjaan drainase, biaya rapat dan pembelian baju pemuda dan sepatu bola, pembelian body ketinting, serta sejumlah item kegiatan lainnya.

Penyalahgunaan ADD dan DD itu berdasarkan audit perhitungan dari BPKP Perwakilan Maluku-Malut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari Rp.300 juta.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!