Sekilas Info

Hulu Migas Membutuhkan Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan Peraturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Hulu Migas

satumalukuID/Istimewa Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Taslim Yunus.

satumalukuID - Penyederhanaan dan percepatan perizinan yang telah dirintis Pemerintah melalui pemberlakuan UU Cipta Kerja, diharapkan dapat segera diimplementasikan melalui diundangkannya peraturan pemerintah, atau peraturan menteri sebagai turunan undang-undang tersebut. Kebutuhan ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan kepastian berusaha kegiatan usaha, termasuk di sektor hulu migas.

“Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), perizinan dan pengadaan lahan membutuhkan waktu antara 30% hingga 50% dari seluruh waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pengembangan," kata Sekretaris SKK Migas, Taslim Yunus, dalam siaran persnya, yang diterima satumaluku.id, Minggu (18/4/2021).

Menurut Taslim, ini harus diubah agar bisa lebih dipercepat, agar efisien dan pada akhirnya menguntungkan pemerintah karena biaya untuk mendukung kegiatan juga semakin efisien.

Taslim mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah, yang selama beberapa tahun belakangan ini mengusahakan percepatan perizinan di sektor hulu migas.

Proses tersebut, kata dia, telah membuahkan hasil. Jika di tahun 2015 perizinan hulu migas masih mencapai sekitar 340 izin, saat ini sudah mampu diperpendek hanya 146 perizinan.

"Namun harus diakui pula, negara lain juga melakukan upaya yang lebih agresif sehingga upaya mendorong penyederhanaan perizinan diharapkan dapat terus dilakukan di sektor hulu migas. Fakta lainnya adalah faktor perizinan menjadi salah satu country risk yang menjadi pertimbangan international oil company (IOC) dalam salah satu pertimbangan investasinya," ungkapnya.

SKK Migas, disebut Taslim, telah menjadikan percepatan penyelesaian perizinan menjadi salah satu pilar dalam transformasi hulu migas. Melalui layanan one door service policy (ODSP) yang diluncurkan pada Januari 2020, SKK Migas berhasil mempercepat layanan rekomendasi di SKK Migas dari 14 hari menjadi rata-rata 3,2 hari dan ditahun 2021 ditargetkan dapat meningkat menjadi 3 hari.

Lebih lanjut Taslim mengatakan, dampak dari country risk menyebabkan munculnya permintaan investor terkait dengan insentif yang pada akhirnya akan menurunkan potensi penerimaan negara.

Menurut Taslim, UU Cipta Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 diharapkan dapat diikuti dengan peraturan pelaksana lainnya di tingkat kementerian.

Untuk meningkatkan daya saing investasi hulu migas di tanah air, Taslim menyebutkan, maka upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan harus terus dilakukan. UU Cipta Tenaga Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 adalah momentum untuk melakukan pembenahan perizinan di hulu migas.

"SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga, yang memiliki kewenangan perizinan tersebut, baik ditingkat pusat maupun di daerah," terangnya.

SKK Migas dan KKKS, tambah Taslim, terus meningkatkan upaya mempercepat cadangan menjadi produksi. Seperti Blok Saka Kemang yang POD tahap I diselesaikan hanya dalam waktu 22 bulan sejak ditemukannya potensi migas di struktur Kaliberau Dalam di tahun 2019.

"Saat ini dalam proses penyelesaian berbagai perizinan agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan dan bisa onstream pada kuartal 4 tahun 2023”, ujar Taslim

Dia katakan, jika perencanaan ini dapat direaliasikan, maka POD I Sakakemang akan dapat berproduksi hanya dalam waktu 4 tahun 10 bulan sejak ditemukannya gas di blok tersebut. Ini adalah suatu benchmark dalam pengembangan industri hulu migas kedepan.

"Salah satu kunci penyelesaian proyek pengembangan migas di POD I Kaliberau, adalah penyelesaian perizinan yang 90% merupakan domain Pemerintah, “ kata Taslim.

Selanjutnya dia menambahkan bahwa dampak dari berlarutnya penyelesaian perizinan akan menurunkan tingkat keekonomian pengembangan proyek hulu migas.

“Untuk itu SKK Migas bersama KKKS terus melakukan koordinasi untuk dapat memitigasi perizinan yang dapat menghambat penyelesaian proyek, serta mencari cara agar kendala ini dapat diselesaikan,” kata Taslim.

Selanjutnya SKK Migas, menurut Taslim, melakukan koordinasi dengan instansi penerbit perizinan untuk bersama-sama mencari solusi agar tidak ada kendala dalam penerbitan perizinan.

"Intinya adalah kami mengharapkan dukungan dari seluruh stakholders terutama instansi penerbit perizinan di pusat maupun di daerah agar memberikan kemudahan dan dukungan industri hulu migas,” pungkas Taslim.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!