Sekilas Info

Reformasi Birokrasi ASN di Daerah Diperluas, Bisa Naik Pangkat Tiap 2 Tahun

satumalukuID/Istimewa Dari kiri ke kanan: Dirjen Otda Kemendagri Dr Drs Akmal Malik, MA, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah, Kemenpan RB Drs. H. Jufri Rahman, MSi, Sekretaris Utama BKN Hj Imas Sukmariah, S.Sos, MAP saat menjadi pembicara Rapat Virtual dengan seluruh Kepala BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di De Boekit Coffee, Hambalang, Bogor, Kamis (15/4/2021).

satumalukuID –  Meski ada proses reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan daerah (Pemda), namun tak akan hanya fokus pada perampingan eselonisasi saja. Kesempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap mengembangkan karir dan potensinya juga menjadi perhatian.

“Reformasi birokrasi itu intinya kita memberikan ruang yang sama kepada semua ASN, untuk berkarir di semua daerah di Indonesia, 34 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota dan pengembangan potensi ASN Pemda,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, di Jakarta, Jumat (26/4/2021).

Akmal menebutkan, pihaknya telah menggelar Rapat dengan seluruh Kepala BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, pada pada Kamis (15/4/2020), secara virtual dari De Boekit Coffee, Hambalang, Bogor, yang membicarakan mengenai sistem informasi mutasi daerah.

Selain Akmal, pembicara yang terlibat dalam rapat virtual tersebut adalah Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr Cheka Virgowansyah S.STP, ME; Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Hj Imas Sukmariah, S.Sos, MAP dan Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan & Bapak Otonomi Daerah, Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi Drs. H. Jufri Rahman, MSi.

“Sistem informasi mutasi daerah ini memberi kemudahan bagi ASN, untuk memilih daerah yang dinilai bisa mengembangkan potensinya, serta berbagai manfaat dari reformasi birokrasi, terkhusus untuk ASN di Pemda,” terang Akmal.

Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Hj Imas Sukmariah, S.Sos, MAP menambahkan, perampingan jabatan struktural di daerah memberikan keuntungan bagi setiap ASN karena memungkinkan terjadinya transparansi dan persaingan yang sehat.

“Contohnya apabila ASN ini meningkat produktivitasnya, karirnya akan berkembang bahkan naik pangkat bisa dua tahun sekali. Bahkan dengan menjadi pejabat fungsional, usia pensiun ditambah dua tahun,” ujar Imas.

Menurut dia, pejabat administrator yang selama ini sebagai kepala bidang batas pensiunnya 58 tahun, nantinya beralih  ke jabatan fungsional, yang bersangkutan usia pensiun menjadi 60 tahun.

“Dan pada saat sebelum usia 60 tahun tadi, yang bersangkutan bisa mengikuti tes seleksi, terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama,” jelasnya.

Sementara, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan & Bapak Otonomi Daerah, Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi Drs. H. Jufri Rahman, MSi menyebutkan, terkait perampingan birokrasi di daerah tak perlu membuat ASN khawatir. Sebab masih bisa menduduki jabatan struktural.

“Dengan talent tools yang disiapkan BKN, maka semua pejabat fungsional di daerah akan berpeluang untuk ikut serta dalam lelang jabatan pimpinan baik itu pratama maupun madya,” ungkap Jufri Rahman.

Penulis: Embong
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!