Sekilas Info

Kades dan Kasi Pembangunan Desa Labuan Divonis Bervariasi, Terbukti Korupsi ADD dan DD

satumalukuID/Freepik.com Ilustrasi dugaan korupsi

satumalukuID- Kepala Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Punggul Rumahsoreng (51) dan Kasi Pembangunan, Taradji Letahit (49), terbukti bersalah. Mereka divonis bervariasi. Punggul dijerat 3,6 tahun, sementara Taradji 3 tahun penjara.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akhirnya menjatuhkan vonis bersalah kepada dua terdakwa kasus korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Labuan.

Selain pidana badan, terdakwa Punggul Rumahsoreng juga dibebankan membayar denda sebesar Rp.50 juta, subsider 4 bulan penjara. Sementara terdakwa Taradji Letahit dikenakan denda Rp. 50 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Kedua koruptor yang didampingi kuasa hukum Yunan Takaendengan ini juga dihukum membayar uang pengganti. Punggul sebesar Rp.50 juta, subsider 4 bulan penjara, sedangkan Taradji Rp.15 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana terbukti melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor," kata Ketua Majelis Hakim, Feliks R. Wuisan.

Menurut hakim, yang memberatkan kedua terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan, mereka berlaku sopan selama persidangan.

Untuk diketahui, vonis putusan majelis hakim terhadap kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu hukuman dipenjara selama 5 tahun.

Sebelumnya, JPU Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Berti Tanate, mengatakan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada Tahun 2017 dan 2018.

Kala itu Pemerintah Desa Labuan mendapat ADD dan DD miliaran rupiah dari pemerintah.
Dengan dana itu, kedua terdakwa mengelola secara sepihak.

Modus korupsi yang dilakukan adalah mereka membuat kwitansi tidak benar, mark-up, kegiatan fiktif.

Kegiatan fiktif diantaranya pengadaan baliho transparansi penggunaan ADD, papan informasi, pengadaan meja kursi untuk kantor negeri.

Sedangkan untuk modus mark-up, yakni, belanja upah kerja dan beberapa item kegiatan lainnya yang dibayar tidak sesuai, namun dinaikan harga dalam kwintasi pertanggungjawaban.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!