Sekilas Info

Saksi OJK Bilang Transaksi Repo Obligasi Bank Maluku Fiktif

satumalukuID/Husen Toisuta Suasana sidang korupsi repo obligasi di Pengadilan Tipikor, Kota Ambon, Rabu (7/4/2021).

satumalukuID- Sidang lanjutan perkara korupsi dalam penjualan dan pembelian (reverse repo) surat-surat hutang/obligasi pada kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2011 - 2014 kembali bergulir, Rabu (7/4/2021).

Sidang pemeriksaan saksi dari OJK yang dipimpin hakim ketua Pasti Tarigan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, di Kota Ambon ini banyak mengungkap fakta mengejutkan.

Selain saksi OJK, sidang yang dihelat secara virtual dan langsung ini turut menghadirkan kembali mantan Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Willem Patty sebagai saksi.

Willem dihadirkan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa, Adolof Saleky. Sebab, kesaksiannya berbeda dengan keterangan sejumlah saksi lainnya dari bank pelat merah itu.

Dalam persidangan hari ini, saksi OJK yang dihadirkan tiga orang. Menariknya, saksi Mewan, pegawai Administrasi Keuangan yang turut melakukan pengawasan berkala di Bank Maluku, mengaku transaksi repo fiktif. Ini terjadi akibat keteledoran direksi, di bawah Direktur Pemasaran Willem Patty. Mereka yang mencetus kerjasama dengan PT. Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas.

Ia mengatakan, sejak awal transaksi Repo Obligasi tidak memiliki perjajian secara tertulis. Artinya transaksi atau kerjasama tersebut fiktif.

"Dari awal sudah salah karena tidak pernah ada perjanjian dalam transaksi ini, yang ada hanya surat penawaran pinjamanan dana Bank Maluku dengan jaminan obligasi milik PT AAA Securitas. Harusnya ada Rekening yang dibuat untuk tampung obligasi dan memiliki SID," kata Mewan.

Mewan menyebutkan, dari hasil pengawasan yang dilakukan sejak tahun 2014, belum ada penyelesaian transaksi repo obligasi sebesar Rp.248 Milliar oleh PT. AAA Securitas.

Transaksi mandek, kata dia, dikarenakan PT. AAA tidak mampu lagi melakukan pembayaran. Saksi juga mengetahui tidak adanya obligasi milik PT AAA yang dipegang Bank Maluku sebagai jaminan saat melakukan pengawasan.

"Seharusnya obligasi itu milik Bank Maluku, namun karena obligasi yang menjadi jaminan, tidak ada sehingga terjadi kerugian bank," terangnya.

Atas temuan itu, OJK meminta kepada bank pelat merah milik daerah Maluku ini, untuk memastikan keberadaan obligasi sebagai jaminan repo serta meminta Bank Maluku agar tidak melakukan pembelian transaksi obligasi.

Sementara itu, Kuasa Hukum Terdakwa, Adolof Saleky kemudian mengkonfrontir pernyataan saksi OJK dengan keterangan Wellem Patty dalam kesaksian sebelumnya.

Adolof menanyakan saksi Mewan terkait beban denda Bank Maluku yang dibayar kepada Bank Indonesia (BI) atas sangsi yang tidak dilapirkannya program baru dalam rangkaian transaksi Repo Obligasi, serta peran Direktur Kepatuhan Izack B Thenu pada transaksi itu.

Menanggapi pernyataan Adolof, Mewan mengaku sesuai ketentuan Undang Undang denda Rp.100 juta yang dibayarkan ke BI merupakan tanggungjawab Koorporasi.

"Kalau sesuai aturan denda dibayar oleh perusahaan dalam hal ini Bank Maluku," sebutnya.

Menyoal terkait adanya dugaan lepas tanggung jawab dari Willem Patty terhadap Direktur Kepatuhan Izack Thenu, saksi Mewan menjelaskan, dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, seluruh direksi kala itu diperiksa kecuali Direktur Pemasaran, Willem Patti.

Alasan tidak diperiksanya Willem Patty sebagai Direktur Pemasaran karena saat transaksi berlangsung, Direksi yang melakukan kerjasama tidak pernah meminta pendapat dari Izack Thenu selaku Direktur Kepatuhan saat itu.

"Bagini, kenapa kita tidak memeriksa pak Izack selaku Direktur Kepatuhan, karena saat diminta keterangan beliau mengaku tidak tahu adanya transaksi ini. Kita telusuri lagi ternyata saat transaksi terjadi direksi tidak pernah meminta pendapat Dir Kepatuhan, seharusnya disampaikan secara tertulis," terangnya.

Keterangan saksi OJK membuat Majelis Hakim kembali meminta Willem Patty untuk hadir di kursi saksi. Hakim kembali menanyakan penyataan Willem di sidang sebelumnya. Namun ia tetap kekeh bahwa denda Rp.100 juta dibayar pribadi oleh Direksi yang dipotong dari uang operasional.

Sementara terkait tanggung jawab Izack Thenu, Willem tetap dengan keteranganya bahwa pengawasan menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

"Silahkan, itu kan pendapat saksi, tapi kalau dari kewenangan untuk pengawasan melekat di Direktur Kepatuhan," kata Willem.

Mendengar keterangan Willem, Hakim selanjutnya menunda sidang hingga pekan depan. Agenda berikutnya masih tetap pemeriksaan saksi.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!