Sekilas Info

Korupsi DD dan ADD, Tiga Pejabat Karlutukara Dituntut 4 Tahun Penjara 

satumalukuID/Istimewa

satumalukuID- Tiga terdakwa kasus korupsi masing-masing eks Raja Negeri Karlutukara, Matheos Erbabley, bendahara Theo Hengky Aliputy, dan sekertaris Hengky Rumawagtine, dituntut bersalah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.

Para terdakwa korupsi DD dan ADD Negeri Karlutukara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sebesar Rp.215 juta ini dituntut hukuman penjara masing-masing selama 4 tahun.

Tuntutan hukuman kepada tiga terdakwa dibacakan jaksa penuntut, Asmin Hamja, dalam sidang virtual yang dipusatkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Pengadilan Negeri Ambon, Kota Ambon, Senin (5/4/2021).

"Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara masing-masing 4 tahun dipotong masa tahanan," baca penutut umum di depan majelis hakim yang diketuai Roni Felìx Wuisan.

Selain tuntutan 4 tahun penjara, para terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum, Dominggus Huliselan, juga dituntut membayar denda sebesar Rp.50 juta, subsider 1 bulan kurungan.

Selain itu, tiga terdakwa juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp.215 juta, subsider 6 bulan kurungan.

"Pekan depan sidang lanjutan dengan agenda pembelaan," kata jaksa penuntut umum (JPU) Asmin Hamja melalui telepon genggamnya, Selasa (6/4/2021).

Sekedar diketahui, para terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan DD dan ADD tanpa didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan. Pengadaan barang dan nilainya tidak sesuai dengan realisasi harga serta tidak sesuai anggaran pendapatan belanja Negeri Karlutukara.

Dalam dakwaan jaksa juga menyebutkan, pada pertengahan bulan Juni sekitar tahun 2015, Karlutukara mendapatkan DD sebesar Rp.271 juta dan ADD Rp.87,7 juta. Totalnya senilai Rp.360 juta.

Selanjutnya pada tahun 2016, Karlutukara mendapatkan DD sebesar Rp.608 juta dan ADD sebesar Rp.102 juta. Totalnya Rp.711 juta. Uang itu dicairkan secara bertahap.

Pada tahun 2015 uang dicairkan sebanyak tiga tahap. Pertama sebesar 40%, kedua 40%, dan ketiga 20%. Sedangkan pada tahun 2016, penyaluran DD dilakukan dua tahap yaitu pertama 60% dan kedua 40%.

“Terdakwa Matheos secara sepihak mencairkan dana desa, tanpa melibatkan badan saniri negeri. Padahal dana desa harus dilakukan sesuai dengan permusyawaratan,” ungkap JPU.

Hal itu diketahui karena pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada berita acara musyawarah antara pejabat pemerintahan negeri dan perangkat saniri negeri Karlutukara.

“Alasan para terdakwa karena mereka belum percaya kepada kepala seksi dari masing-masing bidang untuk mengelola anggaran DD. Sehingga hanya bendahara dan sekretaris yang diperintahkan untuk mengelola dana tersebut untuk dibelanjakan mata kegiatan,” ucapnya.

Para terdakwa memiliki uang yang bersumber dari DD dan mereka tidak mencatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu. Juga tidak ada bukti penyerahan uang tersebut, karena mereka belum mengetahui terkait administrasi keuangan negeri.

Berdasarkan hasil audit dari BPKP Maluku, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut senilai Rp.215 juta.

Selain itu, tidak ada bukti realisasi penggunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa, yang mana tidak sesuai dengan pihak-pihak penerima kegiatan atau belanja barang sebagaimana tertuang dalam rancangan anggaran belanja (RAB), sehingga terjadi penggelembungan harga barang.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!