Sekilas Info

SK Bupati Malteng Terkait Pelantikan Raja Akoon Terancam Masuk Pengadilan Tata Usaha Negara

satumalukuID- Pelantikan Dace Tahapary sebagai Raja Negeri Akoon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, dinilai telah melanggar historis sejarah. Tidak terima, anak adat dari mata rumah Parenta mengancam bakal membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kita akan melakukan upaya hukum. Kita akan PTUN kan SK Bupati untuk penyelenggara karena sudah menyalahi aturan UU dan nilai historis sejarah yang ada di negeri Akoon," ancam Ferly Tahapary yang mengaku keturunan mata rumah Parenta, Kamis (1/4/2021).

Pelantikan raja negeri Akoon oleh Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal berlangsung pada Senin (30/3/2021) lalu. Pelantikan itu sangat disayangkan karena yang bersangkutan bukan berasal dari mata rumah Parenta.

Dace, kata Ferly, merupakan marga Tahapary dari keturunan perempuan. Ia tidak berhak berada pada posisi Parenta sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU).

"Pelantikan yang dikakukan Bupati Malteng kemarin tidak sesuai dengan nilai historis. Nilai historisnya tidak ada karena raja yang dilantik itu dari keturunan perempuan. Sehingga tidak berhak," jelasnya.

Menurutnya, semua proses pencalonan sejak awal, bermasalah. Sebab, mereka yang dipilih seluruhnya bukan dari keturunan laki-laki, tetapi keturunan perempuan. Bahkan, raja devenitif saat ini juga tidak dilibatkan.

Proses-proses pelaksanaan tata cara pemilihan sejak tahap awal hingga pelantikan, juga diduga sudah diatur atau direncanakan. Di mana, kepala Soa dan Saniri yang dihadirkan hanya dari marga Tahapary. Sementara marga lainnya tidak dihadirkan.

"Raja jalan sendiri, Saniri jalan sendiri," herannya.

Tatacara pelaksanaan pemilihan juga dinilai tidak sesuai dengan mekanisme sebenarnya. Prosesnya melenceng dari Peraturan Negeri (Perneg).

"Tidak harus ada pemilihan, itu hak mata rumah parenta. Mereka lakukan pencoblosan kan salah," ujarnya.

Ferly meminta Bupati Malteng untuk kembali meninjau SK pelantikan tersebut. Ia juga berharap agar Camat Nusalaut diganti, karena diduga ada kongkalikong, sehingga tahapan ini melenceng dari aturan sebenarnya.

"Kita harus menghargai adat istiadat dan turun temurun. Perneg itu keputusan hak  dari mata rumah sendiri, harus benar agar aman tentram. Dengan ada ini kan bisa kacau dan pecah," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!