Sekilas Info

Dukung Maluku Sebagai LIN PSDKP Ambon Awasi Delapan Unit Pengolahan Ikan

Dok satumalukuID/Husen Toisuta Kawasan pembangunan Ambon New Port, dipantau dari laut antara perbatasan Negeri Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Pulau Ambon, Jumat (5/2/2021).

satumalukuID- Untuk mendukung Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, mengawasi sebanyak delapan Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan distribusi produk hasil pengolahan perikanan di Kota Ambon.

Pengawasan terhadap delapan UPI yang tersebar di sejumlah kawasan di Ambon ini melibatkan pengawas perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKPP) Maluku.

"Pengawasan kita lakukan sejak Jumat (12/3/2021). Kita libatkan pengawas dari DKPP Maluku sebagai bentuk sinergitas di sektor kelautan dan perikanan, dan mendukung Maluku sebagai LIN," ungkap Kepala Stasiun PSDKP Ambon, A. Quddus, Selasa (16/3/2021).

Pengawasan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Ambon, sering melibatkan instansi terkait lainnya. Tak hanya dari DKPP, tetapi juga Angkatan Laut dan Polair, khususnya saat patroli di laut.

"Ini merupakan komitmen kami untuk meningkatkan sinergitas antar sesama instani pemerintah. Tujuannya untuk mendukung program-program pemerintah ke depan, termasuk LIN di Maluku," sebutnya.

Sementara itu, Taufik Kelibia, Koordinator Humas Stasiun PSDKP Ambon, yang dihubungi mengaku delapan UPI yang dilakukan pengawasan yaitu PT. Harta Samudera, CV. Tuna Maluku, PT. Intimas Surya, CV. Dian Samudra, CV. Sumber Harta Laut Mas, PT. Aneka Sumber Tata Bahari, PT. Sumber Laut Utama, dan CV. Advani.

Menurutnya, pengawasan difokuskan terkait identitas pelaku, dokumen perijinan, kegiatan dan lokasi, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam usaha pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan.

"Kami juga melakukan analisa hasil pemeriksaan usaha pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan kemudian menuangkan dalam Formulir Hasil Pemeriksaan Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan," ujarnya.

Taufik menyebutkan, pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan saat ini merupakan tahap awal. Olehnya itu, untuk menentukan hasil penilaian akhir terkait ketaatan atau tidaknya sebuah UPI akan dilakukan kegiatan lanjutan.

"Tapi pada prinsipnya semua UPI yang diperiksa, tidak melakukan pelanggaran. Dan jika curang dalam arti melanggar aturan, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," tutupnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!