Sekilas Info

Tunggakan Pelanggan PDAM di Kota Ternate Capai 6 Miliar Rupiah, Kantor Wali Kota Menunggak 166 Juta

Kantor PDAM Kota Ternate

satumalukuID - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate, Maluku Utara (Malut) mencatat, hingga kini tercatat uang tunggakan pelanggan PDAM di Kota Ternate berkisar Rp6 miliar belum terbayar, penunggaknya termasuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ternate.

Ketua Komisi II Mubin A. Wahid di Ternate, Rabu (3/3/2021), menyatakan, dari uang sebesar Rp6 miliar itu terdapat 20 fasilitas milik Pemerintah Kota Ternate yang menunggak pembayaran PDAM dan tunggakan itu berlangsung hingga bertahun-tahun.

Menurut dia, bangunan yang hutangnya paling besar ialah Museum Ternate, yakni sebesar Rp409,859,000. Hutang tersebut berlangsung sejak Februari 2012.

Selain Museum Ternate, kata Mubin, ada pula Museum Kesultanan yang menunggak pembayaran sebanyak Rp104,575,500.

Khusus untuk kedua gedung tersebut, Mubin mengaku pemkot akan melakukan rapat guna menentukan siapa yang akan bertanggug jawab membayar hutang, apakah Dinas Pariwisata atau Dinas Kebudayaan.

Persoalan ini menyeruak tatkala Komisi II DPRD Ternate melakukan kunjungan kerja ke PDAM beberapa waktu lalu. Guna menyelesaikan masalah itu, DPRD memanggil pihak terkait.

Kemudian bekas Kantor Wali Kota yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Stadion, Ternate Tengah juga menunggak pembayaran. Saat ini, terdapat 4 SKPD yang menempati gedung tersebut, yakni di antaranya Satpol PP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Disperkim, dan Diskomsandi. Total tunggakan di gedung itu mencapai Rp211,398,500, dengan kata lain iuran tak dibayarkan sejak Desember 2017.

Masalahnya, sampai kini gedung serta aset tersebut belum dimutasikan ke masing-masing OPD yang menempatinya. Maka dengan itu, kata Mubin, pembayaran hutang akan dibebankan kepada Sekretariat Daerah.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi PDAM Ternate Basri Badjiser mengatakan telah melakukan pemutusan aliran terhadap gedung bekas Kantor Wali Kota Ternate. Keputusan itu telah dilakukan sejak sebulan lalu.

"Kalau ada pelunasan baru bisa dipasang. Tunggakannya mulai dari mereka masuk sampai sekarang tidak pernah bayar,” katanya.

Tidak hanya itu, Kantor Wali Kota Ternate yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi juga diketahui memiliki hutang yang belum terbayarkan sejak April 2011, jumlahnya mencapai Rp166,093,000. Mengenai hal ini, masalahnya lebih rumit lagi, sebab seperti diketahui, Pemerintah Kota Ternate baru menempati gedung tersebut pada 2018. Sebelumnya, bangunan itu ditempati oleh KPU Maluku Utara.

Sementara, Asisten III Setda Ternate Thamrin Alwi mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KPU Maluku Utara guna mencari penyelesaian pembayarannya.

"Karena secara fisik kita tidak gunakan bagaimana kita lakukan pembayaran (seluruhnya), hal ini yang perlu kita klarifikasi, sehingga masalah ini nantinya mekanisme pembayarannya seperti kita cari solusinya," ujarnya.

Berbeda dengan gedung di Kelurahan Stadion, PDAM tak melakukan pemutusan jaringan di kantor ini sebab, kata Basri, ada instruksi dari mantan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman yang saat itu masih menjabat agar tak dilakukan pemutusan.

Bahkan, masih banyak fasilitas milik pemkot yang menunggak iuran air, sebut saja di antaranya Gelora Kie Raha sebesar Rp100 juta, Landmark Rp 88 juta, Benteng Oranje Rp4 juta, hingga Masjid Raya Al- Munawwar sebesar Rp 53 juta.

Terdapat pula dua Kantor Kelurahan yang memiliki tunggakan serupa, yakni Kelurahan Toboko Rp 5 juta dan Jati Rp3,5 juta dan seharusnya belanja yang bersifat rutin lebih diutamakan.

Jika ditotalkan, hutang seluruh SKPD kepada PDAM mencapai Rp1,182,158,250.

Penulis: Abdul Fatah/Ant
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!