Sekilas Info

TELEKOMUNIKASI

Realisasi Proyek APBN Pemasangan Jaringan Internet di Provinsi Maluku akan Diawasi DPRD

satumalukuID  - Komisi I DPRD Maluku akan melakukan pengawasan pelaksanaan proyek pemasangan jaringan internet dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI tahun anggaran 2020 di 11 kabupaten/kota di Maluku.

"Khusus buat Kominfo itu berkaitan dengan program pemasangan internet pada 11 kabupaten/kota di Maluku akan diawasi karena banyaknya bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo RI," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno di Ambon, Sabtu (27/2/2021).

Pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan mitra terkait seperti Kepala Inspektorat, Kadis Kominfo, Kepala Badan Penghubung Pemprov Maluku di Jakarta, Biro Pemerintahan dan Sekretariat DPRD Maluku.

"Jadi rencana kita bukan mengawasi proyek-proyek APBD tetapi juga APBN walaupun anggarannya tidak dikelola oleh Dinas Kominfo Maluku, agar bisa dilihat pelaksanaan di lapangan dan sudah bisa dinikmati masyarakat atau belum," ujarnya.

Sekedar info, Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menandatangani kontrak penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G paket 1 dan 2. Kontrak ini bertujuan untuk menyediakan jaringan internet 4G di 2.700 desa di sejumlah titik di tanah air. Ribuan desa itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.

"Nilainya setara Rp 7,5 triliun," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021.

Lebih jauh Wenno memastikan pihaknya akan melihat secara langsung di lapangan, pelaksanaan program pemasangan internetnya seperti apa, mengingat wilayah Maluku terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dan banyak yang terletak di wilayah terluar serta terpencil.

Masih ada sejumlah OPD lain yang akan diundang pekan depan lagi untuk melakukan rapat kerja bersama komisi.

"Kami mendengar dari mereka menyangkut pelaksanaan APBD 2020 sudah dilaksanakan seperti apa dan kita juga meminta dokumen-dokumennya," katanya.

Dari dokumen inilah maka komisi melakukan pengawasan langsung di lapangan khususnya pada pos belanja langsung terkait dengan seluruh kegiatan mereka selama tahun anggaran 2020, baik fisik maupun non fisik apakah berjalan sesuai yang dilaporkan atau tidak.

"Hanya saja mitra-mitra komisi I ini untuk masalah pekerjaan fisik di lapangan memang tidak banyak karena mereka tidak mengelola anggaran yang berhubungan dengan belanja langsung tetapi paling tidak kita bisa mengeceknya," kata Wenno.

Baca Juga

error: Content is protected !!