Sekilas Info

Odie Orno Segera Diperiksa, Dirkrimsus Polda Maluku: Kalau tidak Datang Kita Tangkap

satumalukuID/Istimewa

satumalukuID- Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi speedboat, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku akan segera memeriksa mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Desianus Orno alias Odie Orno.

Adik Wakil Gubernur Maluku ini akan menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan pengadaan empat speedboat milik dinas perhubungan MBD tahun 2015 senilai Rp.1,5 miliar.

Direktur Krimsus Polda Maluku, Kombes Pol
Eko Santoso yang dikonfirmasi mengaku pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan Odie sebagai tersangka.

"Kita jadwalkan pekan ini ya, kalau belum ya pekan depan," kata Eko via telepon seluler, Jumat (26/2/2021).

Dia mengaku tersangka baru akan diperiksa karena masalah teknis yakni akses transportasi dari Maluku Barat Daya ke Ambon yang terbatas.

"Kan kita tahu hubungan dari MBD ke sini (Ambon) itu bagaimana," sebutnya.

Ia menambahkan selama penanganan kasus tersebut, tersangka sangat bersikap kooperatif sehingga pihaknya tidak menahan yang bersangkutan.

"Kan dari awal juga tidak ditahan, karena dia (tersangka) kooperatif ya," jelasnya.

Meski begitu Eko menegaskan akan menangkap tersangka jika ia tidak mau menghadiri panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya.

"Ya kalau tidak datang ya kitab tangkap. Tapi kan penangkapan itu ada aturannya apabila tidak menghadiri panggilan terakhir kan ada panggilan pertama dan kedua," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, adik kandung Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, yaitu Odie Orno, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

"Penetapannya sudah lama itu," akui Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes POl. Eko Santoso kepada satumaluku.id di Ambon, Rabu (24/2/2021).

Penetapan Odie Orno dilakukan dalam rangkaian penyidikan oleh tim penyidik. Termasuk hasil gelar perkara di Mabes Polri, Jakarta.

"Sedang penyidikan lagi. Yang pasti sudah tersangka lama. Yang bersangkutan dijerat Undang-undang Tipikor," tandasnya.

Untuk diketahui, kasus ini terungkap ke publik setelah BPK melakukan audit terhadap pembelian empat unit speedboat. Pembelian itu dialokasikan dari APBD Kabupaten MBD tahun 2015 sebesar Rp 1 miliar lebih.

Kasus ini terkuak setelah diduga terjadi manipulasi anggaran. Sebab, empat buah speedboat itu belum juga dikirim ke Tiakur ibukota MBD sesuai waktu yang ditentukan.

Padahal, dana pembuatan empat buah speedboat bernilai miliaran rupiah telah dicairkan 100 persen sejak pertengahan tahun 2016 lalu.

Saat BPK melakukan pengecekan, tersangka memerintahkan mengirimkan dua buah speedboat. Anehnya, dua buah dari empat speedboat yang dikirim dalam keadaan rusak. Saat ini empat buah speedboat mengalami kerusakan di pantai Tiakur.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!