Sekilas Info

Kapolda Maluku Minta Jajarannya Monitoring Potensi Penyimpangan Minyak Tanah

satumalukuID/Istimewa Rapat internal Kapolda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Refdi Andri, bersama Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan de Fretes, dan dihadiri Irwasda, Karo Operasi, Direktur Intelkam, Reskrimum, Reskrimsus, dan Direktur Polairud Polda Maluku, serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, serta perwakilan Dansat Brimob Polda Maluku.

satumalukuID- Kapolda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Refdi Andri, meminta jajarannya untuk memonitoring potensi terjadinya penyimpangan kelangkaan minyak tanah dan tingginya Harga Eceren Tertinggi (HET) di beberapa wilayah di Maluku.

Permintaan Kapolda disampaikan dalam rapat internal bersama Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan de Fretes, dan dihadiri Irwasda, Karo Operasi, Direktur Intelkam, Reskrimum, Reskrimsus, dan Direktur Polairud Polda Maluku, serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Turut hadir perwakilan Dansat Brimob Polda Maluku.

"Kita lakukan monitoring terhadap potensi-potensi penyimpangan terhadap penyaluran minyak tanah dan pastikan semua berjalan dengan baik," pinta Kapolda saat rapat di ruang kerjanya, Mapolda Maluku, Kota Ambon, Senin (8/2/2021).

Orang nomor 1 Polda Maluku ini mengaku, kelangkaan minyak tanah sudah dirasakan sejak minggu pertama di awal Januari 2021. Bahkan masalah tersebut telah dirasakan pada Desember 2020 lalu.

Permasalahan tersebut, kata Refdi, sangat meresahkan masyarakat. Bahkan, persoalan ini bisa menyebabkan kepanikan masyarakat. Sebab, minyak tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bersama kebutuhan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mantan Kakorlantas Polri ini meminta para satker terkait di Polda Maluku agar bisa mengundang pihak Pertamina maupun stakeholder terkait lainnya.

"Ini untuk membahas ketersediaan minyak tanah di wilayah kita dan kebijakan-kebijakan terkait pendistribusian minyak tanah ke masyarakat," pintanya.

Menyikapi permasalahan itu, Refdi berharap Polda Maluku dapat mengundang Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Maluku, serta menghadirkan para agen (AMT) yang ada di Ambon.

"Sehingga apa yang disampaikan Pertamina dan agen-agen bisa sinkron. Ini menjadi permasalahan bagi masyarakat kabupaten/kota yang ada di Maluku," terangnya.

Kapolda berharap, permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan, agar dapat mengurangi kepanikan warga.

"Ini harus segera diselesaikan jangan sampai membuat kepanikan masyarakat terkait kelangkaan minyak tanah ini berlama-lama ini menjadi sangat penting," katanya.

Jenderal bintang dua Polri ini juga berharap agar Polda Maluku bisa mengetahui bagaimana kontrak kerja antara Pertamina dengan agen.

"Kita harus tahu bagaimana Pertamina dan agen-agen ini, bagaimana kontrak kerjanya antara agen dan Pertamina, dimana gudang penyimpanan dan berapa mobil tanki," harapnya.

Sementara itu, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang, mengaku, jajarannya baik dari Satintelkam maupun Satreskrim telah melakukan monitoring.

Sejauh ini, lanjut mantan Kapolres Pulau Buru ini, belum ditemukan adanya antrian dalam pembelian minyak tanah.

"Tetapi di lapangan masih ditemukan perbedaan harga yang bervariatif antara kisaran Rp. 17.000 sampai 20.000 per jerigen (5 liter)," pungkasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!