Sekilas Info

Nilai Kerugian Negara Dalam Kasus Repo Bank Maluku Lebih Dari 238 Miliar Rupiah

satumalukuID- Nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi repurchase agreement (Repo) pada Bank Pembangunan Daerah Maluku sangat fantastis. Jumlahnya yaitu lebih dari Rp 238 miliar atau tepatnya sebesar Rp. 238.500.703.330.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akhirnya membeberkan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Repo atau penjualan dan pembelian surat-surat hutang/obligasi tahun 2011 sampai 2014 pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Kerugian negara sebesar ratusan miliar rupiah yang sempat ditutupi ini, baru disampaikan dalam proses penyerahan dua tersangka bersama barang bukti (tahap II) di kasus itu.

Dua tersangka itu ialah Izack B Thenu (63), mantan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dan Idris Rolobessy (59), mantan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

IBT diserahkan penyidik di Ruang Pidsus Kantor Kejati Maluku, Kota Ambon. Sementara IR, proses penyerahan tahap II dilakukan di Lapas Ambon, Kota Ambon, Selasa (2/2/2021). Sebab, yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan dalam perkara lain.

"Sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Reverse Repo tersebut, Nomor : SR-373/PW25/5/2020, tanggal 14 Desember 2020, Kerugian keuangan negara sebesar Rp.238.500.703.330,00," ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada wartawan di Ambon.

Menurut Samy, setelah dilakukan penyerahan tahap II, tersangka IBT langsung ditahan oleh Penuntut Umum,  Achmad Atamimi. Tersangka di tahan di  Rutan Kelas IIA Ambon.

"Sementara tersangka IR tidak ditahan karena masih menjalani masa penahanan dalam perkara lain di Lapas Kelas IIA Ambon," sebutnya.

Samy menjelaskan, konstruksi pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu Primair, yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang  Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Jo. Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Untuk Subsidiair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang  Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo. Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP," sebutnya.

Foto: Penyerahan tersangka Repo, Idris Rolobessy (59), mantan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Selasa (2/2/2021). (satumalukuID/Istimewa)

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!