Sekilas Info

Kantor Gubernur Maluku Dipindah ke Desa Rumah Tiga, Wenno: Janji Kampanye Gubernur ke Masohi

satumalukuID/Istimewa Kantor Gubernur Maluku di Ambon

satumalukuID – Rencana pemindahan Kantor Gubernur Maluku ke Desa Rumah Tiga, Kota Ambon, sebagaimana diungkap Saniri Desa Rumah Tiga membingungkan kalangan DPRD Maluku. Sebab, hingga saat ini, hal itu tak pernah dibahas dengan DPRD.

Bahkan Wakil ketua Komisi I DPRD Maluku, Jance Wenno, justru bertanya kenapa tidak dipindahkan ke Masohi sebagaimana visi dan misi Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno.

“Rencana Pemprov Maluku memindahkan kantor gubernur ke kawasan Desa Rumah Tiga hanyalah sebuah mimpi.Sebab pemindahan kantor serta aktivitas pemerintahan memerlukan pembiayaan yang sangat besar jadi perlu dibicarakan lebih serius,” ujar Jance Wenno, Minggu (31/1/2021).

Penegasan Wenno dilontarkan setelah DPRD Maluku mengetahui kalau Pemerintah Desa Rumah Tiga telah memberikan lahan kepada Pemprov setempat untuk pembangunan RSUP dr. Johanis  Leimena, kantor Gubernur Maluku dan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. (Baca: Mengadu ke DPRD, Saniri Negeri Rumah Tiga Kota Ambon Tagih Janji Pemprov Maluku)

"Memindahkan akitivitas pemerintahan itu harus ada alasannya yang relevan dan tentunya memerlukan pembiayaan besar dan apa urgensinya," ujar Wenno.

Dia juga menyarankan sebaiknya memindahkan Ibu Kota Provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sesuai sesuai visi misi Gubernur, Murad Ismail dan Wagub, Barnabas Orno  saat berkampanye.

Baca Juga:

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan rencana pemerintah provinsi (Pemprov) memindahkan kantor gubernur yang merupakan pusat pemerintahan ke kawasan Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon belum pernah dibahas secara resmi dengan legislatif.

"Pernah ada pembicaraan ringan terkait wacana pemindahannya, tetapi untuk pembahasan resmi di komisi belum pernah dilakukan," kata Amir, di Ambon, Minggu.

Menurut dia, tidak pernah ada rapat resmi untuk membahas wacana pemindahan kantor gubernur dan hanya ada diskusi lepas ketika meninjau lahan yang diberikan pemerintah desa kepada Pemprov Maluku..

"Kalaupun rencana, maka tentunya akan dibicarakan secara serius di lembaga legislatif," tegas Amir.

Baca Juga

error: Content is protected !!