Sekilas Info

Insentif Tenaga Kesehatan yang Melayani Pasien Covid-19 di Maluku Belum Dibayar Lagi

satumalukuID – Insentif Tenaga Kesehatan (nakes) atau tenaga medis yang melayani pasien Covid-19 di Maluku belum dibayar lagi. Terakhir, pembayaran insentif kepada para pahlawan Kesehatan ini dilakukan pada Agustus 2020 lalu. Dengan demikian, setidaknya sudah empat bulan pembayaran insentif mereka tertunda.

Tertundanya insentif tenaga Kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di Maluku ini, bukan baru kali pertama terjadi. Sebelumnya, pembayaran insentif mereka tertunda selama kurang lebih tujuh bulan karena baru dibayar satu bulan yakni pada Maret 2020.

Saat itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku Benhur Watubun kesal dan sempat mendesak Gubernur Murad Ismail mengevaluasi kinerja Kadis Kesehatan dr Meikyal Pontoh. (Baca: Insentif Tenaga Medis Covid-19 Belum Cair, Watubun Minta Gubernur Murad Evaluasi Kinerja Kadis Kesehatan).

Kali ini, menurut Ketua tim I bidang kesehatan pengawasan tugas Covid-19 Maluku, Melkianus Sairdekut, insentif tenaga kesehatan terkendala sistem aplikasi data khususnya menyangkut nomor induk kependudukan (NIK) serta nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Dalam pembayaran insentif COVID-19 bagi tenaga medis ini, RSUD Haulussy Ambon mengalami kendala dengan sejumlah data-data hukum karena harus dimasukan dalam aplikasi yang namanya insentif Covid-19," kata Sairdekut di Ambon, Jumat (29/1/2020).

Penjelasan Sairdekut disampaikan saat memimpin rapat kerja tim dengan pihak RSUD Haulussy, Kantor Pelayanan Pajak Ambon, serta Dinas Kenepdudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku.

Baca Juga:

Menurut dia, salah satu data yang paling penting dalam aplikasi ini adalah NIK serta NPWP dan banyak tenaga kesehatan maupun tenaga sukarela yang belum memilikinya. Karena dalam pengurusan NPWP, yang dilihat adalah Nomor Induk Kependudukan pada KTP seseorang.

"Jadi kalau NIK seseorang bermasalah maka secara otomatis NPWP mereka juga akan sama, dan kalau NPWP ditolak maka insentif Covid-19 dalam aplikasi juga menolaknya," ujar Sairdekut.

Saat ini baru dilakukan pembayaran insentif bagi para tenaga medis sampai bulan Agustus 2020, sedangkan untuk Bulan September dan Oktober 2020 baru ada pengusulan, namun terhambat akibat persoalan NPWP dan NIK.

Misalnya ada tenaga kesehatan yang bekerja di Kota Ambon tetapi domisilinya masuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga untuk menyelesaikan masalah NIK maka mereka harus ke Disdukcapil Masohi, Ibu Kota Malteng.

Sekarang RSUD Haulussy juga telah memasukan NPWP dari belasan perawat untuk diproses karena mencegah jangan sampai ada tenaga medis yang terpapar virus corona dan harus digantikan oleh perawat lain.

Plt Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Ambon Faizal menjelaskan kalau kesalahannya bukan pada Kantor Pajak karena sistem kerjanya secara online dan itu tidak lepas dari NIK seseorang.

"Jadi bicara soal NIK seseorang maka kita sudah terpolarisasi datanya dengan Disdukcapil secara nasional dan sudah ada perjanjian kerjasama untuk menggunakan satu data," ujarnya.

Sehingga dari pihak rumah sakit juga perlu melakukan perjanjian kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Disdukcapil untuk mendata para tenaga medis agar tidak terjadi hambatan seperti ini.

Baca Juga

error: Content is protected !!