Sekilas Info

“Mamaki” di Hari Ibu, Gubernur Maluku Dipolisikan

satumalukuID- Gubernur Maluku, Murad Ismail, dipolisikan. Ia diduga telah melontarkan kata makian atau hujatan dengan istilah orang Ambon disebut "mamaki", tepat pada peringatan Hari Ibu, Selasa (22/12/2020).

Murad dipolisikan Ridwan Rahman Marasabessy, Ketua Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan Partai Golkar Provinsi Maluku. Dia datang memasukan laporan aduan di Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Kamis (24/12/2020).

Surat aduan tertulis yang dimasukan, diterima oleh Bripka Samarudin dengan stampel cap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku.

Perihal surat itu tentang dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan atau penghinaan yang diduga dilakukan oleh Murad Ismail selaku Gubernur Maluku.

"Katong (kami) baru saja memasukan terkait dengan makian Pak Gubernur Murad Ismail kemarin di salah satu acara," kata Ridwan kepada wartawan di depan SPKT Polda Maluku.

Ridwan menduga Murad merasa sangat jengkel dituduh menggunakan uang sebesar Rp.5,1 miliar, untuk pembuatan paving blok dan pagar rumahnya.

"Katanya rumah pribadi beliau, beliau dituduh untuk pakai uang sebesar Rp.5,1 miliar. Yang menurut keterangan beliau, masa paving blok dengan pagar saja itu (harganya) Rp.5,1 miliar. Bilang dong "pung c**i m*i" (kata makian) bilang dia "pung mai pung l***g p**i" (kata makian). Itu yang beta tidak terima," tegas Ridwan.

Ridwan mengaku tidak terima dengan ucapan Murad, dan merasa dirinya termasuk dimaki oleh Gubernur Maluku tersebut. Sebab, Ridwan yang mengangkat kasus pemakaian uang sebesar Rp.5,1 miliar itu.

"Kasus Rp.5,1 (miliar) itu beta (saya) yang angkat pertama. Oleh karena itu katong serahkan kasus ini kepada kepolisian karena kepolisian diberikan wewenang negara untuk menangani kasus ini," kata dia.

Untuk diketahui Gubernur dan kepada masyarakat Maluku, Ridwan dengan lantang mengatasnamakan Partai Golkar akan memproses kasus makian tersebut hingga tuntas.

"Beta akan tuntaskan persoalan ini. Kalau beliau (gubernur) atas nama Ketua PDI Perjuangan bisa melaporkan katorang (kami) dengan alasan dan bicara bahwa proses dolo (dulu) baru katong bicara. Kali ini katong proses antua (gubernur) dolo baru katong bicara," tegasnya.

Proses hukum kasus ini, kata Ridwan harus dilakukan, agar menjadi efek jera dan tidak terulang lagi atau kembali dilakukan gubernur-gubernur mendatang.

"Biar kemudian hari, gubernur-gubernur tidak akan lancang seperti beliau ini. Gubernur apa kok mulutnya tidak bagus. Kalau ada masyarakat Maluku bilang ini cuman istilah, c**i m*i dengan mai pung l****g p**i itu istilah, lalu bagaimana kalau katong mamaki (memaki) Pak Murad, bisa nggak? Kalau beta bakudapa (ketemu) Pak Murad lalu beta bilang begitu, kan tidak pantas," sesalnya.

Bahkan, lanjut Ridwan, ucapan makian tersebut sudah dilarang sejak kita masih sebagai anak-anak.

"Anak-anak SD saja dilarang memaki, kok ini seorang gubernur. Mau jadi apa adab martabat katong orang Maluku ini. Katong ini Maluku masyarakat adab, tahu etika," ucapnya.

Olehnya itu, mantan anggota DPRD Maluku ini menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi Gubernur Murad Ismail.

"Kalau bisa dia diberikan sanksi dan tidak boleh jadi gubernur. Kalau tidak beta serukan tidak boleh lagi pilih dia untuk jadi gubernur. Itu sikap katong dari Partai Golkar," tandasnya.

Foto: Ridwan Rahman Marasabessy (kanan) keluar dari ruang Ditreskrimum Polda Maluku, Kamis (24/12/2020). Dia memasukan surat laporan aduan terhadap Gubernur Maluku. (satumalukuID/Husen Toisuta)

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!