Sekilas Info

KORAL Ingatkan Banyak PR Menanti Menteri Kelautan dan Perikanan

satumalukuID/(Doc. Econusa - Victor Fidelis) Ilustrasi anakan mangrove ditanam di pesisir Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

satumalukuID - Presiden Joko Widodo merombak enam jajaran menteri, salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan (KP). Setelah ditinggal Edhy Prabowo yang mendekam di jeruji besi KPK, kursi Menteri KP memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL), dalam siaran persnya yang diterima redaksi satumalukuID, Rabu (23/12/2020), paska pelantikan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KP.

“Kasus korupsi ekspor benur yang menjerat Menteri KP sebelumnya, menyisakan tugas bagi menteri baru untuk memperbaiki celah-celah potensi korupsi dalam rantai bisnis sektor perikanan,” sebut KORAL.

Khusus untuk bisnis ekspor benur, lanjut KORAL, menteri yang baru dilantik juga dituntut untuk berani menghentikan praktik eksploitatif yang hanya mengejar dollar dan merugikan nelayan lokal.

Tak hanya lobster, menurut mereka, potensi perikanan Indonesia secara keseluruhan juga perlu dilindungi dari over-fishing. UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 dipandang sudah cukup memberikan landasan, arah dan kemajuan kebijakan tata kelola perikanan Indonesia, namun pelaksanaannya dalam dua dekade terakhir belum cukup baik.

“Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus tegas dalam mengimplementasikan aturan ini di lapangan,” tegas KORAL.

Sebetulnya, lanjut KORAL, periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019) menunjukkan kemajuan dalam upaya evaluasi dan ketegasan penegakan hukum di bidang perikanan tangkap dengan moratorium perizinan bagi kapal-kapal perikanan yang dibangun di luar negeri (eks asing dan asing).

Sayangnya, sebut mereka, 5 Oktober lalu pemerintah justru mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempertahankan Pasal 40 UU No. 31 Tahun 2004 yang membuka akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sebuah alarm lantang bagi Menteri KP baru untuk memastikan potensi perikanan Indonesia tidak akan dikeruk pihak asing, namun dikelola secara lestari untuk nelayan dalam negeri.

Undang-undang Cipta Kerja yang penuh penolakan ini menyimpan banyak halangan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru untuk melaksanakan mandatnya mewujudkan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Di lain sisi, KORAL katakan, tugas melindungi anak buah kapal di kapal ikan asing juga menanti. Dalam kurun waktu November 2019 sampai Juni 2020 saja, Destructive Fishing Watch mencatat 31 ABK Indonesia mengalami kekerasan di kapal ikan asing, bahkan tujuh orang dinyatakan tewas, dan tiga hilang.

Angka kasus kekerasan ini, menurut KORAL, tentu tak ada apa-apanya dibanding total ABK perikanan Indonesia yang mengalami berbagai indikasi perbudakan di kapal ikan asing. Negara, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan harus hadir melindungi para buruh migran sektor perikanan dari praktik perbudakan modern di lautan.

Setelah dilantik hari ini, KORAL mengingatkan, Menteri KP baru harus menuntaskan rangkaian pekerjaan rumah di atas dan mewujudkan sustainable ocean economy di Indonesia.

“Sekitar 2,7 juta nelayan Indonesia yang hidup di ambang garis kemiskinan dan sektor perekonomian pesisir yang menghadapi pelbagai persoalan menunggu kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berpihak pada mereka,” paapar KORAL.

Pendapat publik dan suara kelompok masyarakat sipil, disebut KORAL adalah penyeimbang dalam menunaikan kewajiban dari negara. Kritik tak lain adalah penguat strategi.

KORAL juga mengingatkan, laut Indonesia kaya, tetapi tak seharusnya memperkaya beberapa kelompok saja. Laut harus dikelola secara berkelanjutan, dan seperti amanat UUD--dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) sendiri antara lain terdiri dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Pandu Laut Nusantara, EcoNusa, KIARA, WALHI, Greenpeace Indonesia, Indonesian Center of for Environmental Law (ICEL), Destructive Fishing Watch (DFW), dan Yayasan Terangi.

Penulis: Embong
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!