Sekilas Info

PILKADA 2020

Satu Anggota KPU Maluku Tenggara Barat Dipecat

satumalukuID/Istimewa Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari unsur Bawaslu Maluku, Abdullah Ely.

satumalukuID- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tetap kepada seorang anggota KPU Maluku Barat Daya (MBD). Tiga lainnya direhabilitasi karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Sanksi pemecatan dialami YHT, anggota KPU MBD. Dia diadukan sesuai nomor Pengaduan: 67-P/L-DKPP/V/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 65-PKEDKPP/VI/2020.

Sebagaimana dilansir pada laman DKPP; www.dkpp.go.id memutuskan:
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu YHT selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak putusan ini dibacakan.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Tim Pemeriksa Daerah dari unsur Bawaslu Maluku, Abdullah Ely, membenarkan putusan tersebut saat mengikuti kegiatan Laporan Kinerja DKPP di Jakarta sejak 18-20 Desember 2020.

"Saya tidak hafal nama-namanya. Nanti hubungi operator DKPP di Maluku saja," kata Ely sambil mengirim nomor kontak operator kepada satumalukuID, Minggu (20/12/2020).

Menurutnya, kegiatan laporan kinerja DKPP di 34 provinsi diselenggarakan pada lima buah hotel di Jakarta. Ini dikarenakan masih mewabahnya virus korona (Covid-19).

"Jadi peserta dari 34 Provinsi itu dibagi di lima hotel. Kemudian dari satu hotel ke hotel lainnya itu menggunakan aplikasi meeting zoom," terangnya.

Menyoal terkait sebaran putusan DKPP per Provinsi Tahun 2020, dimana Provinsi Maluku tercatat sebanyak empat orang yang diduga melanggar kode etik, Ely katakan, hanya satu yang dipecat.

"Hanya satu yang amar putusannya PT atau Pemberhentian Tetap. Sementara tiga lainnya Tidak Terbukti," jelasnya.

Ely menjelaskan, laporan pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara atau pengawas pemilu tidak memiliki batas expire.

"Jadi proses penindakan di kode etik itu tidak mengenal batas waktu. Tidak mengenal expire. Kapan saja dilaporkan bisa. Yang paling penting ada bukti-bukti pendukung, ada saksi, itu cukup untuk diajukan, meski pilkada sudah selesai," jelasnya.

Sementara itu, Gerry, Operator DKPP di Maluku, mengaku tidak mengetahui data by name pengadu maupun teradu.

"Kalau mau lihat putusan, bisa dibuka melalui web DKPP," pintanya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!