Sekilas Info

Pilkada Serentak 2020 Belum Sejalan Prinsip HAM, Ini Rekomendasi Komnas HAM RI

satumalukuID/Freepik.com Hand drawing illustration of election concept

satumalukuID- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, melakukan pemantauan pada hari H pelaksanaan Pilkada Serentak, Rabu (9/12/2020).

Pemantauan dilakukan secara langsung maupun melalui media massa. Hasilnya, banyak pelanggaran Pilkada yang ditemukan, termasuk protokol kesehatan Covid-19.

Berdasarkan siaran pers yang diterima satumaluku.id dari Komnas HAM RI, Selasa (15/12/2020) mengatakan, proses pemantauan Pilkada berlangsung di 5 kantor perwakilan Komnas HAM RI. Yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Beberapa wilayah lain juga ikut dipantau seperti Tangerang Selatan (Banten), Depok (Jawa Barat), Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

Sebagaimana informasi dari penyelenggara pemilu terutama Bawaslu RI beserta jajarannya, ditemukan pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan. Umumnya, alat pelindung diri (APD) di masing-masing TPS saat pencoblosan sudah tersedia. Namun penggunaannya belum dilakukan secara benar.

"Seperti masih dijumpai petugas yang memakai masker hanya di dagu, tidak menggunakan sarung tangan dan face shield,
terdapat juga pemilih yang tidak memakai sarung tangan, bahkan tidak memakai masker," kata Komisioner Komnas HAM RI, Hairansyah dalam siaran pers tersebut.

Selain itu, terdapat juga sebanyak 13 pelanggaran Pilkada lainnya termasuk kecurangan pengelembungan suara yang dilakukan pihak penyelenggara. Caranya dengan mencoblos surat suara kepada pasangan calon kepala daerah yang diinginkan.

Dengan temuan sejumlah pelanggaran tersebut, Komnas HAM menyimpulkan Pilkada Serentak 2020 masih belum sejalan prinsip HAM, khususnya prinsip free and fair election.
Penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan juga masih longgar. Sehingga banyak pelanggaran protokol kesehatan dan terdapat petugas yang terpapar Covid-19.

Komnas HAM kemudian mengeluarkan rekomendasikan kepada KPU, Bawaslu dan Pemerintah. Yaitu terkait protokol kesehatan, mereka berharap kepada KPU dan Bawaslu melakukan test swab PCR bagi para petugasnya. Meminta KPU dan Bawaslu transparan atas adanya petugas yang reaktif dan positif Covid-19. Ini agar dapat ditangani segera oleh petugas medis.

"Meminta Gugus Tugas Covid-19 di masing-masing daerah responsif bersama KPU dan Bawaslu," harapnya.

Mengenai adanya peningkatan pelayanan penyelenggaraan, Komnas HAM merekomendasikan untuk menjamin hak atas kesehatan dan mengurangi potensi kerumunan saat penyelenggaraan pemilu. Ini penting untuk melakukan suatu upaya dengan mempercepat transformasi teknologi informasi
dalam pemilu terutama tahap pemungutan dan penghitungan suara.

Komnas HAM juga meminta untuk melakukan evaluasi secara komprehensif atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh tingkatan. Terutama ditingkat TPS. Memastikan seluruh pelanggaran yang terjadi dilakukan proses penegakkan hukum secara transparan serta maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk menjaga proses transparansi terhadap hasil pemilihan, selain proses berjenjang yang dilakukan mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Provinsi, proses Sirekap juga tetap dilaksanakan sampai datanya terinput 100%," tambah Hairansyah.

Proses Sirekap dinginkan agar tidak menimbulkan pertanyaan
atas proses yang sedang dan telah dilakukan oleh penyelenggara. Juga untuk memastikan profesionalisme, independensi, baik penyelenggara pemilu maupun aparat terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

"Melakukan proses supervisi dan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara pemilu sesuai tingkatan untuk menghindari terjadinya human error dalam menjalankan tugas," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!