Sekilas Info

RUU KEPULAUAN

Wakil Ketua DPD RI Ungkap Penyebab RUU Kepulauan Belum Juga Jadi Undang-Undang

satumalukuID/Istimewa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono

satumalukuID - Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menyebutkan perjuangan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Provinsi Kepulauan, ternyata sampai saat ini masih belum mau disetujui beberapa menteri di jajaran kabinet Presiden Joko Widodo - Maaruf Amin. Padahal kata Nono Presiden sudah mengiyakan. 

“RUU Provinsi Kepulauan yang sampai sat ini masih diperjuangkan delapan provinsi berciri kepulauan di Indonesia, termasuk Maluku untuk ditetapkan menjadi UU Kepulauan, rupanya masih membutuhkan perjuangan yang panjang,’ kata Nono, kepada wartawan di Ambon, Senin (7/12/2020).

Padahal RUU Kepulauan ini, lanjut Nono, sudah cukup lama diperjuangkan awalnya oleh DPR RI, dan kini juga diperjuangkan DPD RI. 

Tetapi pemerintah, disebutnya, masih bersikeras belum mau menyetujui terutama ada beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Luar Negeri.

Nono mengingatkan, berbicara soal UU Kepulauan berarti berbicara soal anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah, untuk daerah kepulauan sehingga kemungkinan hal itu yang masih ditimang-timang pemerintah. 

“Begitu juga dengan soal kewenangan atas wilayah perairan di daerah kepulauan. Pusat belum rela kelihatannya," nilai Nono. 

Dia menambahkan, ada juga kemungkinan menurut pemerintah UU Kepulauan ini sudah masuk juga dalam UU yang lain. Karena untuk mengesahkan sebuah UU itu, ada tiga komponen yang dilihat, yaitu bentuk pemerintahan, anggaran dan pembagian hasil. 

Meski  hingga hari ini masih belum disahkan jadi UU, menurut Nono, DPD RI akan terus memperjuangkan RUU Kepulauan ini. 

"DPD tetap bersikukuh RUU Kepulauan ini masuk Prolegnas, kita coba tekan lagi. Kita tetap akan berjuang," pungkasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!