Sekilas Info

MENTERI KKP

Sempat Diusulkan Sebagai Menteri KKP, Ini Kata Nono Sampono

satumalukuID/Istimewa Wakil Ketua DPD RI asal Maluku Nono Sampono

satumalukuID - Tertangkap tangannya Edie Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan kosong. Sejumlah nama kemudian disebut-sebut layak menggantikan posisi suami Iis Rosita Dewi ini, salah satunya Nono Sampono.

Kepada wartawan di Ambon, Senin (7/12/2020), Nono yang saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini, mengaku beberapa bulan lalu DPD RI melalui unsur pimpinan menyurati Presiden RI, Joko Widodo yang meminta agar kalau ada resufle kabinet, maka ada calon dari DPD, yang didalamnya tercantum nama NS atau Nono Sampono.

"Ini fakta dan sudah terbuka di media, waktu itu saya juga tidak tahu. Itu surat resmi dari DPD kepada Pak Presiden beberapa bulan lalu," ungkap Nono.

Mantan Kepala Basarnas Indonesia ini menyebutkan, dirinya siap menjalankan tugas jika diminta menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI. 

Menurut Nono, jangankan sebagai menteri, sebagai ketua RT pun dirinya bersedia, asalkan mengabdi kepada negara. Urusan itu kan harus dilihat dari latar belakang pendidikannya secara teknis. 

"Jangankan untuk Negara, NS diangkat jadi ketua RT pun boleh, asal mengabdi kepada Negara. 50 Tahun lebih, masa orang Maluku tidak ada yang jadi Menteri. Tapi yah sudahlah, itu hak progratif Presiden, selebihnya urusan Tuhan. prinsipnya saya siap. Kalau memang doa dan harapan orang Maluku kesana, saya kira pasti di dengar Tuhan," tuturnya.

Bagi Nono, siapa saja mestinya berpeluang untuk menjadi Menteri KKP. Karena itu merupakan kementerian teknis, maka yang harus menjadi menteri itu adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat teknis, sehingga tidak terpaku pada pertimbangan politis.

Sebab, lanjut dia, ada menteri yang dibagi-bagi dengan pendekatan politis dengan pertimbangan basis kekuatan politik tertentu. Jadi dirinya berpikir, kalau ini kementerian teknis, maka yang menjadi menteri itu adalah yang memenuhi syarat teknis.

“Kalau seseorang memiliki kekuatan dengan basis politik tidak apa-apa. Namun jangan sampai meninggalkan kemampuan atau latar belakang secara teknis,” pungkasnya.

Penulis: Embong
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!