Sekilas Info

Mahkota Pilkada ialah Suara, DKPP: 22 Orang Penyelenggara di Maluku Sudah Dipecat

satumalukuID/Husen Toisuta DKPP gelar diskusi Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media, di Manise Hotel, Kota Ambon, Rabu malam (2/12/2020).

satumalukuID- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan warning kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. DKPP tidak tega mengambil sanksi tegas berupa pemecatan, jika ditemukan pelanggaran etik seperti memindahkan dan mengurangi suara.

Hal itu disampaikan anggota DKPP, DR. Alfitra Salam, dalam diskusi "Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media", yang berlangsung di Manise Hotel, Kota Ambon, Rabu malam (2/12/2020).

"Ini mahkota dari pemilihan, jangan sampai ada digeser-geser suara. 77 suara jadi 7, 7-nya dicoret. 93 tinggal 3 suara, 93 dicoret, tapi jumlahnya sama. Coret-coret-coret tapi nominalnya sama. Ini yang berat karena ini mahkota sekali," tegas Alfitra.

Menurutnya, memindah-mindahkan suara merupakan primadona dalam setiap perhelatan Pilkada. Selain itu, keberpihakan terhadap salah satu pasangan caon juga termasuk didalam pelanggaran berat disamping money politik.

"Ada pemindahan uang, ada bukti transfer, terbukti, kami tega (pecat)," tegasnya.

Selain memindahkan dan mengurangi suara, sanksi berat lainnya yaitu keberpihakan penyelenggara Pemilu terhadap calon. Selingkuh juga termasuk pelanggaran berat. Sebab, dapat membuat citra intitusi tercoreng akibat perbuatan asusila tersebut.

"Sebelum Pilkada jangan sampai ada pemihakan, menghalang-halang calon perorangan, melakukan kerugian yang berkaitan dengan proses dukungan. yang terakhir adalah kasus Selingkuh (bisa dipecat). Melakukan asusila, bermain proyek. Saya kira mahkota pilkada ini suara," tegasnya.

Menurutnya, dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2020, tercatat sebanyak 22 orang penyelengara pemilu di Maluku sudah dipecat berdasarkan putusan DKPP.

Puluhan petugas baik KPU maupun Bawaslu tersebut dipecat dari sebanyak 213 orang penyelenggara pemilu yang diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik.

Dari 213 laporan pelanggaran etik, 22 dipecat, 3 diberhentikan dari jabatan ketua, 88 diberi teguran tertulis dan 98 orang direhabilitasi nama baik atau tidak terbukti.

Alfitra meminta semua kalangan termasuk media untuk ikut membantu mengawasi kinerja penyelenggara pemilu. Jika ditemukan terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan petugas penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu segera dilaporkan.

“Laporkan kalau ada KPU dan Bawaslu yang lakukan pelanggaran, kalau dia tidak bekerja optimal, laporkan ke DKPP,” pintanya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!