Sekilas Info

HARI AIDS

Saat Wabah Pandemi Covid-19, Angka Kasus HIV-AIDS di Maluku Turun

satumalukuID/Husen Toisuta Dari Kiri: Direktur Yayasan Pelangi Maluku, Rosa Pentury, Jaringan Indonesia Positif, J. Bakarbessy, Kasi PPM Dinkes Maluku, Hengki Birahy, Dinas Sosial, Jacklin, Direktur Yayasan Rumah Beta, Evilin Theresa dan Chris dari KPA Maluku dalam Peringatan Hari AIDS Sedunia di Ambon, Selasa (1/12/2020).

satumalukuID- Kasus HIV-AIDS di Provinsi Maluku tahun 2020 mengalami penurunan. Ini terjadi setelah mewabahnya pandemi Covid-19. Sejak tahun 1994 sampai Mei 2020, jumlah terinfeksi HIV-AIDS mencapai 6.482 kasus.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku, Hengki Birahy, mengaku, dibanding tahun 2019, tahun ini kasus HIV-AIDS turun menjadi 396, dari sebelumnya 565 kasus.

"Ada penurunan karena pandemi Covid yang sedang melanda kita semua, baik di dunia, khususnya Indonesia, khususnya Maluku," ungkap Hendri dalam kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia di Aula Kantor Dinkes Provinsi Maluku, Kota Ambon, Selasa (1/12/2020).

Meski secara umum di Maluku mengalami penurunan, tapi di 11 kabupaten/kota, juga ditemukan peningkatan kasus HIV-AIDS. Seperti di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru.

Pada tahun 2019, HIV-AIDS di Maluku sebanyak 556 kasus yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Seperti Kota Ambon 226 kasus, Malteng 37, Buru 12, Maluku Tenggara (Malra) 69, Tanimbar 41, Aru 9, Seram Bagian Barat (SBB) 27, Seram Bagian Timur (SBT) 12, Kota Tual 26, Maluku Barat Daya (MBD) 17 dan Buru Selatan (Bursel) 6 kasus.

"Kalau tahun 2020, Ambon 226, Melteng naik 42, Buru 5, Malra 16, Tanimbar naik 42, Aru naik 25, SBB 3, SBT 4, Tual 15, MBD 14, dan Bursel 4. Totalnya 396," kata Hendri.

Sementara untuk kasus HIV sendiri di tahun 2020, Ambon ditemukan 184 kasus, Malteng 38, SBB 0, SBT 3, Buru 2, Bursel 4, Malra 16, Tual 15, Aru 25, MTB 42 dan MBD 13. Totalnya 342 kasus di Maluku.

"Sedangkan untuk kasus AIDS tahun 2020 di Ambon 42, Malteng 4, SBB 3, SBT 1, Buru 3, Bursel 0, Malra 0, Tual 0, Aru 0, MTB 0 dan MBD 1," ungkapnya.

Hendri menyebutkan, untuk pelayanan tes HIV di Maluku terdapat 112 Unit Pelayanan Kesehatan (UPK). Diantaranya Rumah Sakit 13 unit, Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) 97 unit, 1 Balai Kesehatan Paru dan 1 Klinik Swasta. Semua UPK tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota.

Direktur Yayasan Pelangi, Rosa Pentury, menyebutkan, pihaknya baru saja memiliki 1 unit klinik Komunitas Candela di Maluku. Klinik yang berada di Kota Ambon ini fokus pada komunitas Orang Dalam HIV-AIDS (ODHA).

"Kami melihat dengan adanya klinik ini, dan kawan-kawan komunintas yang melakukan testing, kami merasa sedikit menolong. Apalagi di era pandemi ini mungkin banyak orang yang masih takut pelayanan," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Yayasan Rumah Beta, Evilin Theresa, menyebutkan yayasan yang dipimpinnya merupakan lembaga yang berbasis ODHA dan mantan narapidana.

"Visi misi kami untuk memperjuangkan hak-hak kami tanpa stigma dan diskriminasi. Kami sadar sungguh kami tidak didukung dengan pendanaan yang banyak. Tapi kami bersyukur dari Dinas Sosial Provinsi dan Kota sangat membantu kami," katanya.

Menurutnya, Yayasan Rumah Beta lebih banyak bergerak ke arah pemberdayaan ODHA. Sebab, pendampingan sudah dilakukan oleh yayasan Pelangi.

"Tugas utama kami adalah pemberdayaan. Sementara pendampingan merupakan sebuah keharusan kita di dalam Rumah beta terhadap sesama," katanya.

Chris Hutubessy, Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Maluku, menyampaikan, peringatan hari HIV-AIDS Sedunia tahun ini mengangkat tema nasional yaitu "perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030".

"Jadi penanggulan AIDS di daerah harus menjadi tanggungjawab kita bersama, memang masing-masing punya tupoksi, tapi fungsi kita adalah membangun koordinasi dan advokasi terhadap kabupaten/kota yang sampai saat ini, mungkin dari sisi program belum maksimal dilaksanakan," katanya.

Chris mengaku pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar di tahun 2021 mendatang, bisa dibangun Shelter (rumah penampungan) untuk menampung ODHA yang dirujuk dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

"Jadi shelter ini merupakan rumah singgah sementara khusus bagi teman-teman ODHA yang kalau dirujuk dan tidak punya tempat tinggal. Jadi mereka bisa tinggal di situ, dan juga nanti didukung teman-teman dari dinas sosial," harapnya.

Ke depan, tambah Chris yang menjadi tantangan adalah mengenai stigma dan diskriminasi, khususnya di kabupaten/kota di Maluku.

"Kalau Kota Ambon saya pikir tidak ada masalah. Tapi kami melihat tingkat stigma dan diskriminasi untuk kawan-kawan ODHA di 10 kabupaten/kota di Maluku sangat tinggi sekali," ujarnya.

Chris mengaku secara kelembagaan, saat ini KPA sudah berada di 11 kabupaten/kota di Maluku.

"Kalau untuk sekretariat memang tidak ada. Ada tapi mati suri. Jadi ini juga menjadi pekerjaan kita yang berat dari KPA," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!