Sekilas Info

Terpidana Korupsi Rumput Laut di Bursel Lunasi Uang Denda, Pengganti dan Biaya Perkara Rp.471 Juta

Penyerahan pembayaran denda, uang pengganti dan biaya perkara sebesar Rp.471.529.008 di Kejati Maluku, Kota Ambon, Selasa (1/12/2020).

satumalukuID- Nur Sony Al Idrus, terpidana kasus korupsi pengadaan bibit rumput laut di Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tahun 2010 silam, akhirnya melunasi denda, uang pengganti dan biaya perkara dengan total sebesar Rp.471.529.008.

Pembayaran denda sebesar Rp.200.000.000, uang pengganti Rp.271.522.008 dan biaya perkara Rp.7.000. Penyerahan uang ratusan juta rupiah tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kota Ambon, Selasa (1/12/2020).

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengungkapkan, uang denda, pengganti dan biaya perkara diserahkan oleh keluarga terpidana. Uang tersebut diserahkan kepada Jaksa Ahmad Bagir, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Buru.

"Pembayaran denda, uang pengganti dan biaya perkara, totalnya sebesar Rp.471.529.008 yang diserahkan oleh keluarga terpidana," kata Sapulette kepada satumaluku.id, via selulernya.

Menurutnya, rincian pembayaran denda, uang pengganti, dan biaya perkara tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1481K/Pid.Sus/2016, tanggal 14 Desember 2016.

"Terpidana saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Perempuan Klas IIA Ambon," tambah Sapulette.

Samy menyebutkan, terpidana sendiri saat ini sedang menjalani pidana penjara selama empat tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut.

"Setelah menerima pembayaran, selanjutnya denda, uang pengganti dan biaya perkara itu langsung disetor ke Kas Negara," tambahnya.

Untuk diketahui, dalam kasus itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku menetapkan kerugian negara sebagaimana hasil audit sebesar Rp.678,8 juta, dari total nilai proyek sebesar Rp.761,9 juta.

Proyek itu diperuntukkan untuk pengembangan rumput laut di kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan. Di tengah perjalan, terdapat sejumlah laporan fiktif terutama pembelian bibitnya oleh rekanan dari Pulau Osi, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Laporan fiktif itu tidak sesuai dengan nilai kontrak.

Rekanan hanya menggunakan anggaran sebesar Rp.211,5 juta untuk membeli bibit rumput laut dan tali tambang yang dibutuhkan dalam proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) tersebut.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!