Sekilas Info

Sudah Buat Laporan Polisi, Kapolres Seram Timur dan Wakil Ketua OKK Golkar Maluku Belum Diperiksa

satumalukuID- Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Seram Bagian Timur (SBT), AKBP Andre Sukendar dan Wakil Ketua OKK DPD Partai Golkar Maluku, Yusri AK Mahedar, hingga saat ini belum diperiksa tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.

Kapolres SBT merupakan pelapor kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Wakil Ketua OKK Golkar Maluku. Kasus itu sudah dilaporkan oleh Kapolres secara langsung di SPKT Polda Maluku, Kota Ambon, Minggu (15/11/2020) lalu.

"Benar kami (Ditreskrimsus) yang tangani kasus itu," ungkap Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Eko Santoso kepada wartawan melalui telepon genggamnya, Senin (23/11/2020).

Lantas sudah sampai di mana penanganan kasus tersebut, Eko mengaku pihaknya belum melakukan pemeriksaan, baik terhadap pelapor (Kapolres SBT), apalagi terlapor (Wakil Ketua OKK Golkar Maluku).

"Pelapor belum diperiksa, apalagi terlapor. Ini pengaduan. Ikuti saja," tandas Eko.

Untuk diketahui, Kapolres SBT, AKBP Andre Sukendar, akhirnya mempolisikan Wakil Ketua OKK DPD Partai Golkar Maluku, Yusri AK Mahedar di Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku, Kota Ambon, Minggu (15/11/2020).

Dade, sapaan Yusri Mahedar ini diduga telah menyampaikan fitnah saat rapat koordinasi Partai Golkar Pusat. Fitnah itu disebar melalui rekaman audio dan diberitakan oleh salah satu media lokal di Maluku.

Dalam pemberitaan tersebut, Dade menyampaikan kalau sejumlah kepala desa di Kabupaten SBT sudah diintimidasi oleh pihaknya untuk mendukung kandidat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku.

"Pernyataan yang tidak benar atau bohong yang tentunya ini berakibat pada pencemaran nama baik kami. Itu sangat merugikan institusi kepolisian yang ada di Seram Bagian Timur," kata Andre kepada wartawan di Mapolda Maluku, Kota Ambon, sore tadi (Minggu, 15/11/2020).

Merasa dirugikan, orang nomor 1 Polri di Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu tidak terima. Dia berangkat ke Ambon untuk mengadukan kasus pencemaran nama baik tersebut.

"Saya selaku Kapolres pimpinan kepolisian di Kabupaten SBT melaporkan kejadian di maksud," jelasnya.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Dade sebagaimana tertuang dalam pemberitaan tersebut menyebutkan kepolisian di SBT melakukan intimidasi dengan cara memanggil beberapa kepala desa.

"Ini berkaitan dengan sebelumnya juga ada pernyataan yang itu disampaikan tentunya bukan kepada saya," kata Andre.

Perwira menengah berpangkat dua melati di pundaknya ini mengaku melaporkan ketua Bappilu DPD Golkar Maluku, Yusri AK Mahedar.

"Karena pemberitaan yang saya dapat atas nama yang bersangkutan, bukti copy yang saya dapatkan berupa media cetak atau online dan juga rekaman yang beredar di media sosial yang diduga itu suara daripada yang bersangkutan (Dade). Karena apa yang dikeluarkan direkaman itu tidak lebih dan tidak kurang
dikeluarkan oleh media tersebut," terangnya.

Terkait dengan pernyataan Dade tersebut, Andre mengaku pihaknya tidak mungkin melakukan intimidasi, apalagi memanggil kepala kepala desa untuk mengarahkan sesuatu.

"Apalagi itu berkaitan dengan masalah pilkada atau apapun itu tidak mungkin kami melaklukan intimidasi," tegasnya.

Andre kembali menekankan jika pihaknya tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai aparat keamanan.

"Tanggungjawab kita dalam rangka mendukung dan mengamankan proses Pilkada 2020 dengan sikap neralitas, kita tidak berpihak kepada siapapun," sebutnya.

"Terhadap hal ini kami sudah laporkan ke tingkat pimpinan. Saya yakin dan siap menjamin netralitas Pilkada tahun ini dan pemilihan berikutnya," tegasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!