Sekilas Info

KASUS DUGAAN FITNAH

Wakil Ketua OKK Golkar Minta Maaf Soal Dugaan Fitnah Gubernur dan Polres SBT

satumalukuID/Istimewa Wakil Ketua OKK DPD Partai Golkar Maluku Yusri AK. Mahedar (tengah)

satumalukuID- Wakil Ketua OKK DPD Partai Golkar Maluku Yusri AK. Mahedar, akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait pernyataannya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) internal Partai Golkar pada 24 - 25 September 2020.

Pernyataan Yusri yang bocor melalui rekaman beredar menyampaikan adanya intimidasi oleh aparat kepolisian, terhadap kepala-kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Intimidasi dilakukan untuk memenangkan figur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan).

Ucapan Yusri yang disampaikan tersebut berujung ketersinggungan sejumlah pihak, yang menilai pernyataan itu hanyalah fitnah dan telah mencemarkan nama baik. Hasilnya, Yusri dipolisikan oleh PDI Perjuangan Maluku, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kapolres SBT AKBP. Andre Sukendar.

Dade, sapaan Yusri Mahedar ini mengaku akan kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang ditempuh pihak-pihak yang dirugikan atas pernyataannya dalam rapat internal yang bersifat tertutup tersebut.

“Kami sangat menghormati dan menghargai hak institusi dari para pelapor. Bahwa laporan tersebut sudah disampaikan secara resmi ke Polresta Pulau Ambon dan Polda Maluku, maka secara pribadi dan institusi kepartaian, saya sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan, dan saya akan sangat kooperatif membantu kepolisian, dalam tiap tahapan proses hukum,” papar Yusri dalam keterangan pers di Kantor DPD Golkar Maluku, Kota Ambon, Senin (16/11/2020).

Lelaki yang akrab disapa Dade ini mengaku, informasi yang disampaikan itu saat Rakornis Badan pemenangan pemilu (Bappilu), dan BSM Partai Golkar, dalam rangka pemaparan kendala dan informasi dari daerah-daerah yang sedang menghadapi Pilkada pada 24 sampai 25 September 2020 lalu. 

Menurutnya, informasi diperoleh dari DPD II Partai Golkar, yang wajib diteruskan dalam rapat, dan tidak bertujuan untuk menjustifikasi pihak-pihak tertentu, karena peserta yang mengikuti rapat secara daring menggunakan aplikasi zoom sangat terbatas.

Rakornis berlangsung kata dia melibatkan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar, Bappilu dan DPD Partai Golkar Provinsi, serta DPD II Kabupaten yang sedang melaksanakan Pilkada. 

Dade menyebutkan, rapat saat itu bersifat tertutup untuk umum, karena membahas kajian-kajian  dan strategis partai, serta berbagai persoalan terkini yang berhubungan dengan pemenangan Pemilu 2020. Rapat dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Maluku.

“Jadi itu adalah informasi terkini dari daerah yang melaksanakan Pilkada. Dalam pelaporan, saya dalam kapasitas sebagai kepartaian, tidak bertujuan secara langsung menjustifikasi secara langsung adanya keterlibatan institusi kepolisian dan pihak lain, seperti yang disampaikan dalam media," ungkapnya.

Karena itu, apa yang disampaikan dalam Rakornis oleh DPD I ini, disebut Dade, hanya bersifat informasi berdasarkan laporan internal dari daerah-daerah  yang melaksanakan Pilkada. Dan DPD I wajib meneruskan informasi tersebut kepada DPP Partai Golkar sebagai bahan masukan.

Dia menambahkan, karena informasi bersifat tertutup dan terbatas, maka seluruh pembahasan dan percakapan bersifat internal dan tertutup untuk umum alias off the record, dan tidak dipublikasi untuk kalangan umum. 

Dade mengaku baru mengetahui beredarnya rekaman informasi yang disampaikannya di dalam rapat, setelah adanya pemberitaan di media. 

Rekaman yang beredar menurutnya sudah tidak utuh dan telah diedit, karena hanya berisi informasi yang kini dipersoalkan oleh pihak-pihak terkait.

“Rekaman yang beredar sudah dipotong, karena saya saat itu sampaikan perkembangan Pilkada di empat kabupaten, dimulai dari Kabupaten Aru, MBD, SBT dan Bursel,” tegasnya. 

Menyikapi  pernyataannya di rakornis yang akhirnya bocor dan menjadi santapan publik, Yusril menyatakan, bersama seluruh fungsionaris DPD Golkar menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan.

Dia juga mengajak semua pihak untuk menjaga iklim demokrasi, agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan damai.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!