Sekilas Info

DUGAAN FITNAH

Setelah Kapolda Marah, Kini Giliran Murad Ismail Polisikan Wakil Ketua OKK Golkar Maluku Yusri Mahedar

satumalukuID/Istimewa Tim kuasa hukum Murad Ismail saat mempolisikan Ketua OKK Golkar Makuku Yusri Mahedar di Polresta Ambon, Jumat (13/11/2020).

satumalukuID- Ketua OKK DPD Golkar Maluku Yusri AK Mahedar kembali dipolisikan. Kali ini langsung dilaporkan Gubernur Maluku Murad Ismail melalui tim kuasa hukumnya, setelah sebelumnya Kapolda Maluku meminta Kapolres SBT melakukan hal yang sama.

Laporan terkait dugaan pencemaran nama baik Murad yang juga sebagai Ketua DPD PDI-P Maluku ini disampaikan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Jumat (13/11/2020).

"Kita tadi laporkan ke pengaduan (SPKT) Polresta Pulau Ambon. Memang hari ini pak Murad minta khusus beliau punya nama. Kalau kemarin kan partai (PDI-P)," kata Ali M. Basri Salampessy, kuasa hukum Murad Ismail kepada wartawan di Ambon.

Baca Juga: Kapolda Maluku Minta Kapolres SBT Polisikan Wakil Ketua OKK Golkar Maluku Yusri Mahedar

Laporan yang disampaikan dengan terlapor Yusri Mahedar terkait rekaman beredar saat pelaksanaan rapat koordinasi (rakornis) Partai Golkar.

"Rakornis Partai Golkar dan di situ ada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Mahedar," terangnya.

Rekaman tersebut, kata Ali, bagi mantan Dankor Brimob Polri ini merasa tidak bagus. Selain itu beliau juga sebagai Gubernur Maluku. Sehingga mempunyai kepentingan besar untuk selesaikan dj jalur hukum.

"Olehnya itu arahan pak Murad kepada kita dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI-P untuk khusus melaporkan persoalan ini ke jalur hukum," ujarnya.

Saat melaporkan, Ali mengaku pihaknya melampirkan dua alat bukti. Diantaranya rekaman audio percakapan Mahedar dan pemberitaan terkait rekaman tersebut pada salah satu media online.

"Kita burning (rekaman audio) di CD dan berita online (salah satu media) edisi kemarin (Kamis). Ini sebagai bukti awal," ujarnya.

Menurut Ali, rekaman tersebut sudah beredar duluan dan menjadi heboh. Setelah itu muncul di media online.

"Laporannya pencemaran nama baik tapi sudah melalui IT. Karena ini kan sudah heboh duluan, rekamannya sudah beredar keliling dan endingnya kemudian muncul di media online," sebutnya.

Ali mengaku, selanjutnya pengembangan kasus itu yang lebih tahu dari pihak kepolisian. Dia menyesalkan ucapan yang disampaikan dalam rekaman bahasanya sudah menuduh.

"Bahwa seakan akan pak Murad ini menggunakan aparat kepolisian di SBT sana untuk menekan kepala-kepala desa untuk memilih calon yang diusung oleh PDIP," katanya.

Mirisnya lagi, lanjut Ali, Mahedar menyebutkan jika Murad sudah menggunakan cara tersebut pada Pilkada Gubernur tahun 2018 lalu. Pernyataan itu disampaikan tanpa ada bukti. Sebab, Pilgub telah berakhir tanpa adanya laporan seperti yang dituduhkannya tersebut.

"Baru ini disampaikan dalam rakernis yang seluruh Indonesia tahu. Karena pesertanya kan seluruh pengurus partai Golkar se-Indonesia itu hadir," sesalnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!