Sekilas Info

KORUPSI DANA DESA

Berkas Delapan Tersangka Korupsi Dana Desa Pasanea, Karlutukara dan Gale-Gale Masuk Kejaksaan Negeri Maluku Tengah

satumalukuID/Freepik.com Ilustrasi dugaan korupsi

satumalukuID- Penyidik Satreskrim Polres Maluku Tengah, serahkan berkas perkara korupsi Dana Desa (DD) Negeri Pasanea, Karlutukara dan Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Malteng). Kasus itu jerat delapan orang tersangka.

Kapolres Maluku Tengah, AKBP Rositah Umasugi mengatakan, penyerahan berkas perkara dalam tahap I ini dilakukan setelah dinyatakan lengkap oleh penyidik Satreskrim.

"Penyidik Unit Tipikor Satreskrim kami, melakukan penyerahan berkas tahap I siang kemarin kepada JPU untuk diteliti," kata Rositah, Jumat (13/11/2020).

Menurutnya, berkas perkara yang dilimpahkan milik delapan tersangka. Diantaranya Negeri Pasanea; AW alias Abu (43), Pejabat Kepala Pemerintahan, IW alias Idris (41) bendahara Pasanea.
Negeri Karlutukara; ME alias Theo (67) Pejabat Negeri, HA alias Hengki (42), bendahara, dan HR alias Henky
(44) sekertaris. Negeri Gale-Gale; SW alias Salim (41), mantan Kepala Pemerintahan, Mardin (52), mantan bendahara, dan SA alias Syawal (37), mantan sekertaris.

"Masing-masing Negeri dengan berkas perkara mereka. Misalnya Pasanea, dua tersangka satu berkas, Negeri Karlutukara, empat tersangka satu berkas, dan Gale-gale, tiga tersangka satu berkas," jelas Rositah.

Para tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Untuk tersangka Negeri Gale-gale, selain pasal di atas juga Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. Sementara untuk tersangka Negeri Karlutukara, ditambahkan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman untuk mereka di atas tujuh tahun penjara," kata dia.

Perwira Polwan berpangkat dua melati di pundak itu berharap berkas perkara delapan tersangka segera dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU. Sehingga para tersangka ini bisa mempertanggung jawabkan perbuatan mereka dihadapan majelis hakim.

"Jika tidak ada kendala atau yang perlu diperbaiki, agar berkas perkara mereka bisa dinyatakan P21 dan kita segera limpahkan mereka (tahap II)," tandasnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan tindak pidana korupsi DD pada tiga Negeri itu diselidiki sejak awal tahun 2019.

Hasil penyelidikan dan penyidikan secara formil dan materil telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. Ini terkait pengelolaan DD tiga Negeri itu tahun anggaran 2015 dan 2016.

"Kasus itu merugikan keuangan negara, sehingga mereka yang tadinya sebagai terlapor dan juga saksi, kami tetapkan sebagai tersangka," kata Rositah, Selasa (29/9/2020).

Rositah menyebutkan, tersangka kasus DD Pasanea yaitu AW dan IM berdasarkan audit investigasi BPKP telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.255.910.344.

Sementara DD Karlutukara yakni ME, HA dan HR berdasarkan perhitungan kerugian negara sebesar Rp.215.703.215. Sedangkan SW, M, dan SA tersangka DD Gale-gale menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.268.574.993.

Kedelapan tersangka tersebut, dalam waktu dekat akan kembali diperiksa sebagai tersangka. Selanjutnya, pihaknya akan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.

"Kita sudah persiapkan, dalam waktu dekat akan kami panggil mereka untuk diperiksa dalam status sebagai tersangka," tandasnya.

satumalukuID- Penyidik Satreskrim Polres Maluku Tengah, serahkan berkas perkara korupsi Dana Desa (DD) Negeri Pasanea, Karlutukara dan Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Kasus itu jerat delapan orang tersangka.

Kapolres Maluku Tengah, AKBP Rositah Umasugi mengatakan, penyerahan berkas perkara dalam tahap I ini dilakukan setelah dinyatakan lengkap oleh penyidik Satreskrim.

"Penyidik Unit Tipikor Satreskrim kami, melakukan penyerahan berkas tahap I siang kemarin kepada JPU untuk diteliti," kata Rositah, Jumat (13/11/2020).

Menurutnya, berkas perkara yang dilimpahkan milik delapan tersangka. Diantaranya Negeri Pasanea; AW alias Abu (43), Pejabat Kepala Pemerintahan, IW alias Idris (41) bendahara Pasanea. Negeri Karlutukara; ME alias Theo (67) Pejabat Negeri, HA alias Hengki (42), bendahara, dan HR alias Henky (44) sekertaris. Negeri Gale-Gale; SW alias Salim (41), mantan Kepala Pemerintahan, Mardin (52), mantan bendahara, dan SA alias Syawal (37), mantan sekertaris.

"Masing-masing Negeri dengan berkas perkara mereka. Misalnya Pasanea, dua tersangka satu berkas, Negeri Karlutukara, empat tersangka satu berkas, dan Gale-gale, tiga tersangka satu berkas," jelas Rositah.

Para tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Untuk tersangka Negeri Gale-gale, selain pasal di atas juga Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. Sementara untuk tersangka Negeri Karlutukara, ditambahkan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman untuk mereka di atas tujuh tahun penjara," kata dia.

Perwira Polwan berpangkat dua melati di pundak itu berharap berkas perkara delapan tersangka segera dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU. Sehingga para tersangka ini bisa mempertanggung jawabkan perbuatan mereka dihadapan majelis hakim.

"Jika tidak ada kendala atau yang perlu diperbaiki, agar berkas perkara mereka bisa dinyatakan P21 dan kita segera limpahkan mereka (tahap II)," tandasnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan tindak pidana korupsi DD pada tiga Negeri itu diselidiki sejak awal tahun 2019.

Hasil penyelidikan dan penyidikan secara formil dan materil telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. Ini terkait pengelolaan DD tiga Negeri itu tahun anggaran 2015 dan 2016.

"Kasus itu merugikan keuangan negara, sehingga mereka yang tadinya sebagai terlapor dan juga saksi, kami tetapkan sebagai tersangka," kata Rositah, Selasa (29/9/2020).

Rositah menyebutkan, tersangka kasus DD Pasanea yaitu AW dan IM berdasarkan audit investigasi BPKP telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.255.910.344.

Sementara DD Karlutukara yakni ME, HA dan HR berdasarkan perhitungan kerugian negara sebesar Rp.215.703.215. Sedangkan SW, M, dan SA tersangka DD Gale-gale menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.268.574.993.

Kedelapan tersangka tersebut, dalam waktu dekat akan kembali diperiksa sebagai tersangka. Selanjutnya, pihaknya akan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.

"Kita sudah persiapkan, dalam waktu dekat akan kami panggil mereka untuk diperiksa dalam status sebagai tersangka," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!