Sekilas Info

Aru Deklarasi Pilkada Damai, Afifudin: Kita Harus Melawan Kampanye yang Buruk dan Kedepankan Prokes Covid-19

satumalukuID/Istimewa Penandatangan Deklarasi Pilkada Damai Kepulauan Aru. Tampak Komisioner Bawaslu RI Devisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochamad Afifuddin sedang melakukan tandatangan.

satumalukuID- Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Devisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochamad Afifuddin, mengajak semua pihak untuk secara bersama melawan kampanye yang buruk dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penekanan tersebut disampaikan Mochamad, saat menghadiri Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Damai di Kabupaten Kepulauan Aru. Deklarasi Pilkada Damai berlangsung di gedung Kesenian Sita Kena Dobo, Ibukota Kepulauan Aru, Selasa (10/11/2020).

Dalam deklarasi damai tersebut, ada lima poin penting yang dibacakan secara bersama-sama oleh peserta. Lima poin deklarasi damai itu diantaranya:

Pertama, siap menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Kedua, menjunjung tinggi pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 yang jujur, adil, berkualitas, berintegritas bermartabat dan sehat.

Ketiga, melaksanakan kampaye pilkada dengan tertib, damai tanpa hoax, tanpa politisasi sara, tanpa politik uang serta selalu mematuhi protokol kesehatan dan pengendalian penyebaran covid-19 pada pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020.

Keempat, siap berperan aktif menjaga kondusifitas kamtibmas dalam pelaksanaan pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 .

Kelima, tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisioner Bawaslu RI, Mochamad Afifuddin, berharap deklarasi damai bukan semata-mata mempunyai makna yang besar untuk tidak membuat terpecah belah, namun juga dapat menyatukan perbedaan itu sendiri.

Afifudin juga berharap semu tahapan pilkada berjalan dengan baik, agar mampu menghasilkan pilkada yang baik pula.

"Kita harus bersama-sama melawan kampanye yang buruk yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan," ajak dia.

Dia mengaku, terdapat 270 Kabupaten/Kota dan 19 Provinsi di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020.

Pilkada tahun ini juga, harus dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes). Seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan mengikuti peraturan prokes pilkada 2020. Ini agar tidak menghasilkan klaster baru dan mampu memutus penyebaran Covid-19 di daerah berjuluk Jargaria tersebut.

Dikatakan, tugas pengawasan Bawaslu sangat luas dan bisa masuk pada semua lini, hingga kepada Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak netralitas. Namun itu tetap dilakukan koordinasi dengan KASN sebagai lembaga yang membawahinya.

"Dalam laporan pengawasan yang paling dominan dan tertinggi pelanggaran yakni masalah netralitas ASN, kemudian DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan politik uang," tambahnya.

Menurutnya, begitu banyak laporan yang masuk ke Bawaslu, menunjukan tingkat pengawasan pada semua jajarannya berjalan dengan baik.

Untuk diketahui, Deklarasi Pilkada Damai turut dihadiri dua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Aru, Johan Gonga-Muin Sogalrey dan Timotius Kaidel-Lagani Karnaka, Komisioner Bawaslu Maluku, P. Titaley, Sekretaris Bawaslu Maluku Nurbandy Latarissa, Pjs. Bupati Kepulauan Aru Rosida Soamole, Ketua DPRD Aru, Udin Belsigaway, Kapolres Aru, AKBP Eko Budiarto, Danlanal Aru, Letkol Laut (P), Rama Remiear Putra, M.Tr (Hanla), Ketua Bawaslu Aru, Amran Bugis bersama anggota, Perwira Penghubung Kodim 1503/Tual Mayor Arm, Hi. La Musa, Danramil 1503-04/Jerol Kapten Inf Dody Masaoy, Para Staf Ahli Bupati Kep Aru serta para OKP, Ormas dan tokoh masyarakat.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!