Sekilas Info

DUGAAN KORUPSI

Penghentian Kasus Korupsi Drainase Saumlaki, Praktisi Hukum Sebut Pengembalian Uang Tak Menutupi Perbuatan

satumalukuID/Freepik.com Ilustrasi dugaan korupsi

satumalukuID- Kejati Maluku menghentikan secara diam-diam penanganan kasus korupsi proyek drainase jalan di Desa Sifnana, Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tahun 2019. Proyek itu bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp.9 miliar.

Kejati Maluku mengklaim penghentian kasus dilakukan saat masih berstatus penyidikan. Sebab, pelaku sudah mengembalikan nilai kerugian negara. Padahal, tahun 2018, Kepala Kejari Tanimbar, Frankie Son Laku, sudah mengekspose ke media seorang tersangka yaitu Bisiong, Bos PT. Tiga Ikan dan belum menyebut 3 tersangka lainnya dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, kala itu.

Menyoal sudah adanya tersangka yang ditetapkan pada tahun 2018, Kejati Maluku kembali beralasan penghentian kasus juga bisa dilakukan. Alasannya pada ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebut secara implisit.

Sementara menurut praktisi hukum Henry Lusikooy, yang diminta pendapatnya mengaku, pengembalian kerugian Negara tidak menutupi perbuatan pelaku. Apalagi dalam kasus korupsi itu sudah ditetapkan tersangkanya.

"Memang itu kewenangan mereka (jaksa), namun harus dilihat juga efek jeranya, karena sudah diketahui tersangka yang otomatis ada perbuatan pidananya. Apalagi ini kaitan dengan korupsi," kata Lusikooy, Kamis (5/11/2020).

Menyoal terkait pengembalian dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli bidang teknis, Lusikooy berpendapat itu keliru.

"Menurut saya keliru. Pasalnya, lembaga yang berkaitan dengan perhitungan kerugian negara adalah BPK atau BPKP. Sehingga dasar ini, ada sesuatu yang salah," ujarnya.

Menurutnya, penghentian perkara dengan status tersangka dalam suatu perkara korupsi merupakan sesuatu hal yang salah dan keliru. Bahkan, proses penghentian itu juga sama halnya menghamburkan uang negara.

"Penyelidikan dan penyidikan itu ada biaya. Anggaranya ada. Ahli di panggil ada bayarnya hingga mencari sumber bukti lainnya. Jadi mereka harus tegas, harus ada efek jera. Ini kan bisa saja para pelaku koruptor lain bisa melakukan hal yang sama. Nanti kasih kembali lalu dihentikan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bisiong Cs mengembalikan anggaran jalan sebesar Rp.1.030.000.000. Harapannya kasus itu dihentikan. Sayangnya, Kejari Tanimbar masih kekeh untuk tetap memproses kasus tersebut.

Bisong Cs kala itu disangkakan dengan pasal berlapis. Mereka dijerat menggunakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman hukuman minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun.

Namun entah mengapa, setahun berlalu, Kejati Maluku ambil alih kasus itu. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kemudian diterbitkan pada tahun 2019.

Penanganan perkara itu sendiri sebelumnya berjalan tersendat-sendat. Diduga, banyak kepentingan bermain di dalamnya. Buktinya, kasus yang sebelumnya ditangani Kejari Tanimbar dialihkan ke Kejati Maluku.

Apakah ada kongkalikong antara para tersangka dengan penyidik Kejaksaan?, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, membantahnya.

Menurutnya, perkara tersebut sudah dihentikan penyidik sejak kasus itu masih dalam status penyidikan pada tahun 2019.

"Setahu saya perkara tersebut dihentikan dalam proses penyidikan, soal ada tidaknya tersangka dalam perkara tersebut harus dicek lagi," kata dia.

Kasus itu dihentikan berdasarkan hasil penyidikan berupa pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli bidang teknis. Di mana terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan sistem Drainase Primer Kota Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kepulauan Tanimbar) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 47.098.056.

"Dan Kekurangan Volum Pekerjaan tersebut telah dibayarkan/disetor ke Kas Negara oleh rekanan dan bukti pembayaran/penyetorannya semuanya ada," kata dia.

Mengutip pernyataan Kajari Tanimbar kala itu yakni Frankie Son Laku pada beberapa media, yang membenarkan penetapan tersangka terhadap Bisiong Cs, Sami mengaku juga bisa dihentikan.

"Penghentian penyidikan dapat dilakukan termasuk sudah ada tersangkanya. Dapat dilihat ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP disana implisit disebutkan," jelasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!