Sekilas Info

Kemenhub RI Subsidi 16,2 M untuk Operasi KMP Bahtera Nusantara di Maluku Hingga Tahun 2021

satumalukuID/Husen Toisuta Gubernur Murad Ismail (kanan) dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjenhubda) RI, Budi Setiyadi (tengah) menekan tombol sirene peresmian beroperasinya KMP. Bahtera Nusantara 02, di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, Selasa (3/11/2020).

satumalukuID- KMP. Bahtera Nusantara 02 resmi beroperasi di Maluku. Kapal Roll on-Roll of alias Roro ini akan melayari rute Ambon-Banda-Tual Pulang Pergi.

Pengoperasian kapal itu ditandai dengan pemencetan tombol sirene oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjenhubda) Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi bersama Gubernur Maluku, Murad Ismail, di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, Selasa (3/11/2020).

Peresmian pengoperasian kapal berbobot 1.500 Gross Tonnage (GT) ini juga sekaligus penyerahan berita acara dari Dirjenhubda kepada Gubernur Maluku dan dilanjutkan diserahkan kepada Direktur Perusahaan Daerah (PD). Panca Karya.

Budi Setiyadi mengaku, Kementerian Perhubungan RI melalui Dirjenhubda juga memberikan subsidi. Totalnya kurang lebih Rp.16,2 miliar. Untuk Bulan November-Desember 2020 sebesar Rp.2,2 miliar. Sementara di tahun 2021 mendatang sebesar Rp.14 miliar.

Tujuan utama diberikan kapal yang dapat mengangkut 380 penumpang dan 60 kendaraan ini dalam rangka membangun Trans Maluku melalui jalur laut, memperlancar arus penumpang, arus barang dan arus kendaraan.

"Diharapkan kapal ini akan mendukung Tol Laut sehingga bisa menekan disparitas harga sehingga harga barang di daerah-daerah terpencil maupun pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah bisa sama dengan di kota-kota,” katanya.

Menurutnya, pengadaan kapal ini merupakan komitmen Menteri Perhubungan sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan aksebilitas dan konektivitas antar pulau serta meningkatkan pelayanan Tol Laut.

Budy menyebutkan, Kemenhub RI mendukung penuh Pemerintah Daerah Maluku dalam pengoperasian kapal tersebut. Harapannya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan dan meningkatkan konektivitas antar Pulau di Maluku.

Penunjukan PD. Panca Karya, sebagai operator, tambah Budy, telah melalui proses assesment, dan Kemenhub menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku ini mampu mengoperasionalkannya.

"Untuk mengelola KMP ini memang tidak gampang tapi kalau dilakukan dengan serius sepanjang untuk kepentingan masyarakat kita punya komitmen dan integritas,” sambungnya.

Di sisi lain, Budy mengingatkan mengenai aspek keselamatan juga harus diutamakan. Sehingga pemberian pemerintah pusat tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Mudah-mudahan apa yang diberikan Pemerintah Pusat ini dijalankan dengan baik untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat kita bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!