Sekilas Info

NETRALITAS ASN

Ada Bantuan Pemerintah Dipolitisasi demi Pilkada, Legislator Desak Gubernur Maluku Evaluasi ASN

satumalukuID/Humas Pemprov Maluku Gubernur Maluku Murad Ismail saat rapat koordinasi secara virtual yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Sinergitas Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak pada empat kabupaten di Provinsi Maluku, Jumat (10/7/2020).

satumalukuID - Anggota DPRD Maluku Fauzan Alkatiri mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail agar melakukan pemantauan serta evaluasi agar aparat sipil negara (ASN) di daerah yang melaksanakan pilkada.

Saat ini, ada fenomena baru saat pilkada, karena berbagai bantuan dari pemerintah kepada UMKM misalnya dijadikan sebagai komoditi untuk menarik simpati masyarakat, dan kasus seperti ini sudah terjadi pada beberapa kabupaten.

"Saat dilakukan pemberian bantuan pemerintah seperti itu, ternyata ada intervensi politik yang dimainkan, seolah-olah bantuan itu datangnya dari calon kepala daerah yang sedang bertarung di pilkada, dimana praktik seperti ini biasanya dimainkan oleh oknum ASN," tegasnya, Senin (2/10/2020).

Dia juga meminta setiap aparatur sipil negara untuk tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember mendatang.

Adapun daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di Maluku adalah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Maluku Barat Daya, maupun Kabupaten Kepulauan Aru.

"Saya meminta ASN haruslah tetap bersikap netral, dan perlu diingat bahwa sudah ada aturan tata pemerintahan yang disepakati dan itu sudah diatur dalam Undang-undang," timpalnya.

Menurut dia, jika ASN tidak bersikap netral maka itu bukan saja berpengaruh pada calon kepala daerah, tetapi juga untuk pelayanan publik.

"Harus ada sanksi tegas, agar bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain. Jangan sampai keterlibatan ASN, menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotak, dan cara seperti ini harus dihindari," katanya.

Baca Juga

error: Content is protected !!