Sekilas Info

CV. Titian Hijrah Diduga Rampas Hak Hutan Adat, Kejati Maluku Didesak Periksa Bupati Seram Barat

satumalukuID/Husen Toisuta Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette tampak menemui para pendemo di depan Kantor Kejati Maluku, Senin (2/11/2020).

satumalukuID- Belum lagi berakhir masalah tambang marmer oleh PT. Gunung Makmur Indah, kini kembali terjadi persoalan lainnya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku.

Kali ini ditemukan kasus baru yaitu perampasan hak hutan adat yang diduga dilakukan CV. Titian Hijrah di atas tanah petuanan Desa Ahiolo dan Abio, Kecamatan Elpaputih, SBB.

Menyikapi hal itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Dewan Pimpinan Daerah Maluku, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Jalan Sultan Hairun, Kota Ambon, Senin (2/11/2020).

PMPRI mendesak Kejati Maluku memeriksa Bupati SBB, M. Yasin Payapo. Sebab, dirinya terkesan tutup mata atas dugaan praktek ilegal yang dilakukan perusahaan, di luar ijin operasi sesuai SK Bupati Nomor: 525-456 Tahun 2017.

SK Bupati tersebut yaitu tentang ijin lingkungan kegiatan budidaya tanaman perkebunan pala intercoop kakao kepada CV.Titian Hijrah. Namun yang terjadi, justru di luar perijinan dan diduga hanya untuk merampas hak hutan adat milik masyarakat setempat.

"Kejati Maluku didesak agar segera memeriksa Bupati SBB karena dinilai melepas tangan dari dugaan perampasan hasil hutan dengan modus pertanian," kata pendemo dalam tuntutannya.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan pemuda dari PMPRI Maluku itu dipimpin tiga koordinator yaitu James Kota, Marlon Latekay dan Saman A. Patty.

Selain mendesak Kejati, PMPRI juga meminta DPRD Maluku agar dapat meninjau lokasi perkebunan, tempat beroperasinya perusahan tersebut.

Maka dari itu, dalam tuntutannya, LSM PMPR-Indonesia Maluku mendesak Kejati Maluku segera memeriksa Bupati SBB karena dinilai melepas tangan dari adanya dugaan perampasan hasil hutan dengan modus pertanian.

"Kami juga mendesak DPRD Maluku untuk turun mengecek lokasi pengoperasian perusahaan tersebut," pinta pendemo melalui tuntutan sikap mereka.

Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa juga meminta Ombudsmen Maluku agar dapat mengevaluasi kinerja Bupati SBB sebagaimana UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

"Untuk dinas perdagangan Maluku agar bisa mencari solusi terkait turunnya harga cengkih, pala, kopra damar dan gaharu," pinta mereka.

Demonstrasi yang berlangsung kurang lebih satu jam itu diterima Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette. Terkait persoalan itu, Samy meminta agar para pendemo dapat melaporkan dugaan penyelewengan ijin operasi tersebut agar bisa ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Saya terima tuntutan rekan-rekan dan akan menyampaikan kepada pimpinan," terangnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!