Sekilas Info

LAWAN COVID-19

Gubernur Maluku: ASN Harus Penyesuaian Sistem Kerja di Masa Pandemi Covid-19

satumalukuID/Istimewa Gubernur Maluku Murad Ismail.

satumalukuID - Gubernur Maluku Murad Ismail menyebutkan, pandemi Covid-19 menuntut Aparat Sipil Negara (ASN) melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja yang ada. 

“Apalagi saat ini telah muncul kluster perkantoran dengan jumlah pasien positif Covid-19 yang tinggi, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku,” ujar Murad dalam sambutan tertulisannya, disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, saat melantik dan mengambil sumpah janji 17  Pejabat Administrator dan Pengawasan pada jajaran Pemprov Maluku, Senin (26/10/2020).

Murad lantas meminta pejabat yang baru dilantik, untuk bekerja lebih keras dan cepat dalam membangun penanganan Covid-19, dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan ASN yang ada.

Dia juga meminta agar mereka menjunjung tinggi integritas sebagai pejabat publik dan ASN, serta memegang teguh sumpah janji yang baru saja diikatakan.

"Ingatlah bahwa jabatan adalah amanah yang harus di pertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah, negara dan masyarakat, tetapi juga yang lebih penting  kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," tandas Murad. 

Dia menambahkan, penataan birokrasi yang dilakukan, bertujuan untuk membangun struktur birokrasi Pemprov Maluku yang ideal dan profesional, yang diiisi oleh orang orang yang tepat, memiliki integritas, kapasitas serta dapat bekerja secara profesional. 

Kebijakan tersebut ditempuhnya, kata murad, dalam rangka percepatan pembangunan yang bermuara pada  pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar dan mendorong peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi sebagamana visi dan misi Pemprov Maluku.

"Saya sudah berlari kencang dan mengambil langkah cepat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Hasilnya, para menteri yang saya temui menyatakan akan memberikan  dukungan penuh bagi percepatan pembangunan  di daerah kita," ungkap mantan Dankor Brimob Polri ini.

Untuk  itu,  Murad berharap, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa mengimbangi langkah- langkah percepatan yang sudah dan akan di lakukan, terutama untuk menindaklanjuti kebijakan yang telah dibangun dengan pemerintah pusat.

Baca Juga

error: Content is protected !!