Sekilas Info

PILKADA 2020

Pemda Diminta Tegakkan Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020

satumalukuID/Puspen Kemendagri Webinar Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, (22/10/2020). 

satumalukuID - Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Andi Bataralifu menyebutkan dukungan pemerintah daerah, terutama yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, sangat diperlukan dalam peningkatan disiplin dan penegakkan hukum terhadap protokol kesehatan Covid-19, demi suksesnya pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. 

“Tahapan Pilkada menjadi perhatian dan komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik,” ujar Andi, saat webinar Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, (22/10/2020). 

Menurut dia, pemetaan setiap tahapan sangat penting untuk mengantisipsi berkumpulnya orang dalam jumlah banyak. KPU dan Bawaslu telah mengeluarkan peraturan untuk mengantisapasi pelaksanaan tahapan akan berkumpulnya massa, misalnya dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara,.

Dalam webinar ini, selain menyangkut pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, terdapat beberapa hal yang disosialisasikan, diantaranya soal kondisi pembentukan produk hukum daerah terkait kebijakan daerah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, guna mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang aman dan berkualitas.

Termasuk dibicarakan upaya dalam menjaga netralitas kepegawaian dan perangkat daerah, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta informasi terkait produk hukum bidang Otonomi Daerah yang telah disusun Kemendagri pada periode 2019-2020.

Pelaksanaan Webinar ditujukan untuk menyamakan pandangan atau persepsi dari seluruh pemangku kebijakan terkait kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah, dengan melibatkan semua stakeholders baik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian maupun pemerintah daerah terkait.

Baca Juga

error: Content is protected !!