Sekilas Info

LAWAN COVID-19

Kemendagri: Efektivitas Pencegahan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020 Butuh Perda maupun Perkada

satumalukuID/Puspen Kemendagri Webinar Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, (22/10/2020). 

satumalukuID - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serentak Tahun 2020, bakal segera digelar. Dalam pelaksanaannya, di tengah situasi pandemi, banyak aspek perlu diperhatikan, mulai dari netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Keterangan tersebut disampaikan Plt. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD), Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Cheka Virgowansyah, pada webinar Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, (22/10/2020). 

“Kita telah membuat skema antara Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan - RB), dalam hal PPK tidak menindaklanjuti hukuman yang telah dijatuhkan kepada ASN yang melanggar Netralitas ASN. Menpan, KASN, Bawaslu, BKN dan Kemendagri telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan atas netralitas ASN,” ungkap Cheka. 

Sedangkan, untuk efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tengah tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, menurut dia, diperlukan aturan atau instrumen kebijakan/hukum di tingkat pemerintah daerah, baik berbentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). 

“Apalagi, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,” ujarnya. 

Melalui Inpres ini, lanjut Cheka, Presiden memberi instruksi khusus kepada Kemendagri, untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi penerapan protokol kesehatan kepada pemerintah daerah. 

“Kementerian Dalam Negeri diamanatkan untuk memberikan pedoman teknis dan pendampingan kepada daerah dalam menyusun aturan atau instrumen hukum protokol kesehatan Covid-19,” pungkasnya.

Webinar Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah yang diikuti oleh Kepala Biro Hukum/ Pemerintahan Provinsi dan Kepala Bagian Hukum/Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Indonesia tersebut, membahas dinamika peraturan perundangan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga

error: Content is protected !!