Sekilas Info

Surat Pemeriksaan Sudah Dilayangkan, Kajati Maluku: Ferry Tanaya tidak Punya Rumah dan Tanah di Buru

satumalukuID/Chen Toisuta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zega.

satumalukuID- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, selain telah melayangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Ferry Tanaya, juga sudah mengirim surat pemberitahuan dan jadwal pemeriksaan terhadap dirinya.

Ferry Tanaya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG di Namlea, Kabupaten Buru, tapi digugurkan hakim Rahmat Selang dalam dalam sidang praperadilan di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (24/9/2020).

Atas putusan itu, tidak butuh waktu lama, pada Jumat (25/9/2020) esok harinya, Kejati langsung menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik).

"Sudah dipanggil dan dijadwalkan Fery Tanaya untuk diperiksa. Bahkan hari ini, ada pemeriksaan dalam kasus tersebut," ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zega kepada wartawan di Ambon, Selasa (29/9/2020).

Menurutnya, perbuatan pidana terhadap Ferry Tanaya dalam kasus penjualan tanah negara untuk pembangunan PLTMG di Namlea, ada. Hanya saja secara formil atau administrasi penyidikannya telah dibatalkan dalam putusan praperadilan tersebut.

"Tidak bermasalah. Karena perbuatannya itu belum diputuskan pengadilan atau belum dipertimbangkan oleh pengadilan. Yang dipertimbangkan pengadilan adalah penyidikannya. Makanya putusannya membatalkan penetapan tersangka, perbuatan pidannya belum diapa-apain," jelasnya.

Di sisi lain, mantan Kajari Ambon itu juga mengaku, Ferry Tanaya tidak memiliki rumah dan tanah di Pulau Buru. Ini dibuktikan dengan permintaan Kejati Maluku ke pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat untuk melakukan tracing atas aset yang bersangkutan.

"Kami sudah minta ke BPN untuk melakukan tracing aset (Ferry) di Buru, dan tidak tercatat juga atas nama Fery Tanaya, tidak ada. Dan sudah ada buktinya di kita. Bahwa Fery Tanaya tidak punya rumah atau pun tanah di Buru itu," ujar Zega.

Dia mengungkapkan, transaksi jual beli antara pihak PLN dengan Fery Tanaya itu terjadi akibat Kepala Seksi Pengukuran Tanah BPN Namlea, Abdul Gafur Laitupa yang kini berstatus tersangka.

Tersangka tersebut, lanjut Zega, tidak menunjukan nomor peta bidang tanah itu. Sehingga terjadi transaksi lahan senilai Rp.6,3 miliar tersebut.

"Nih, Gafur. Setelah Gafur tidak mengatakan ini ada nomor peta bidangnya dan bisa di bayar. Maka dia yang muluskan pembayaran. Bukti hak tanah Fery Tanaya tidak ada," katanya.

Menurutnya, meski telah dibatalkan status tersangka Ferry Tanaya, namun pihaknya kembali melakukan penyidikan secara cepat.

"Jadi, kita maraton dan kita lakukan secepatnya. Fery tanaya sudah dijadwalkan untuk diperiksa," pungkasnya.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!