Sekilas Info

DUGAAN KORUPSI PLTMG NAMLEA

Kejati Maluku Kembali Serahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Baru ke Tersangka Ferry Tanaya

satumalukuID/Chen Toisuta Hakim tunggal Rahmat Selang sedang membaca putusan praperadilan, di Pengadilan Tipikor Negeri Ambon, Kota Ambon, Kamis (24/9/2020).

satumalukuID- Tak butuh waktu lama bagi penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, kembali memulai penyidikan baru kasus Ferry Tanaya. Tersangka kasus korupsi pengadaan lahan PLTMG Namlea, Kabupaten Buru ini, dibebaskan setelah hakim praperadilan menerima gugatannya, Kamis (24/9/2020) lalu.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, M. Rudi, mengaku, surat perintah penyidikan (sprindik) telah diterbitkan kembali, sehari setelah gugatan praperadilan Ferry Tanaya dikabulkan hakim tunggal, Rahmat Selang.

"Sprindik sudah keluar. SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sudah diserahkan kepada Ferry Tanaya langsung," kata Rudi.

Bahkan, dia mengaku, sejumlah saksi termasuk Ferry Tanaya, sudah dijadwalkan kembali untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Kapan pemeriksaan dimulai, Rudi belum menyebutnya.

"Saksi-saksi sudah dijadwalkan untuk diperiksa dalam tahap penyidikan," terangnya.

Untuk diketahui, hakim menilai penetapan Ferry Tanaya sebagai tersangka pada 18 Mei 2020 adalah tidak sah, karena penyidik belum mengeluarkan SPDP. SPDP baru dikeluarkan pada 27 Mei 2020.

"Menimbang bahwa dari surat penetapan tersangka menjadi petunjuk bagi hakim bahwa sebelum SPDP tanggal 27 Mei 2020, bukti P3 dan bukti P56 telah menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 18 Mei 2020," baca hakim.

Hakim menilai sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan penyidik yang menetapkan tersangka terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya SPDP adalah perbuatan bertentangan dengan hukum. Sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka menjadi tidak betul.

"Menimbang bahwa proses penyelidikan dan penyidikan di atas maka penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan oleh karenanya penetapan dan penahanan atas diri tersangka juga harus dinyatakan tidak sah sehingga harus dikeluarkan dari tahanan segera," kata hakim.

"Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon. Memerintahkan termohon untuk mengklarifikasi nama baik pemohon," putus hakim tunggal tersebut.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!