Sekilas Info

PILKADA 2020

Gubernur Maluku Tekankan Soal Netralitas Saat Lantik Pjs Bupati SBT, Aru dan MBD

satumalukuID/Istimewa Gubernur Maluku Murad Ismail

satumalukuID- Tiga Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya (MBD), akhirnya resmi dilantik Gubernur Maluku, Murad Ismail di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Sabtu (26/9/2020).

Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiaman, Bupati Kepulauan Aru, Rosita Soamole, dan Bupati MBD, Melky Lohy. Tiga Pjs Bupati yang dikukuhkan tersebut akan melaksanakan Pilkada 2020.

Hadi Sulaiman sebelumnya menjabat Kepala BPSDM Provinsi Maluku. Ia dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.81-3007 Tahun 2020.

Rosita Soamole sebelumnya merupakan Kepala Inspektorat Provinsi Maluku. Dia dilantik berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.81-3006.

Sedangkan Melky Lohy sebelumnya merupakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Maluku. Dirinya dilantik berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.81-3005.

Ketiga Pjs Bupati tersebut akan bertugas selama 71 hari ke depan terhitung sejak dilantik hari ini hingga 5 Desember 2020 mendatang.

Gubernur Murad mengatakan, integritas ketiga Pjs Bupati yang dilantik tidak perlu diragukan lagi. Meski begitu, dia berharap amanah sebagai Pjs Bupati harus dijaga.  Disamping harus memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman tertib dan lancar.

Murad menekankan kepada tiga Pjs Bupati untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah yang menjadi konstestan Pilkada. Apalagi ASN, tambah Murad, tidak boleh terlibat politik praktis atau mendukung paslon tertentu. Olehnya itu, wajib hukumnya pastikan ASN netral.

"Terutama ASN itu dikendalikan betul, kemarin saya sudah bicara dengan Menteri PAN-RB, kalau ada ASN yang main-main dengan Pilkada, kita siap bawa ke ranah hukum. Saya minta netralitas dijaga betul dan tidak berpihak pada siapapun, terutama guru-guru apalagi guru SMA," ingatnya.

Murad kembali mengingatkan kepada para guru SMA di Kabupaten yang berani berpihak pada paslon atau tidak netral, maka dirinya tidak segan menindak tegas.

"Kalau mereka main-main, kita tarik mereka dari daerah. Saya minta ini dijaga betul," tegasnya.

Murad juga kembali mengingatkan tiga Pjs Bupati untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan menandatangani Peraturan Daerah (Perda). Pjs juga diharapkan dapat melakukan pengisian pejabat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.

Dia mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan secara baik dan lancar. Aktivitas pembangunan dan pelayanan publik maupun pencegahan pengendalian covid-19 juga harus berlangsung dengan baik.

Para Pjs Bupati, tambah Murad, diminta untuk membangun koordinasi dengan TNI/Polri, tokoh agama dan masyarakat dalam menjamin ketenteraman, ketertiban masyarakat terutama potensi gerakan antar pendukung paslon yang termakan isu-isu hoax dan kampanye hitam maupun isu sara serta money politik.

Mantan Dankor Brimob Polri ini juga mengingatkan untuk bangun koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan penyelenggara Pilkada. Sehingga penyelenggaraan kampanye berjalan sesuai instruksi Presiden terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pengendalian dan pencegahan covid-19 agar dapat berlangsung secara baik.

"Ini dimaksudkan agar tidak muncul klaster-klaster baru di kabupaten yang melaksanakan Pilkada," pintanya.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!