Sekilas Info

PLN Terima 390 Lembar Sertifikat Seluas 233.000 Meter Persegi di Maluku

satumalukuID/Chen Toisuta Penyerahan sertifikat aset tanah dari Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal kepada General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Romantika Dwi Juni Putra (kiri).

satumalukuID- PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara, maupun PLN Unit Induk Pembangunan Maluku (UIP) menerima 390 lembar sertifikat dengan luas mencapai 233.000 meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku. Ratusan lembar diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) dengan nilai aset sebesar Rp.59 miliar.

Penyerahan sertifikat dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Maluku. Kegiatan itu digelar di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Jumat (25/9/2020).

Ratusan sertifikat ini diperoleh atas kerja sama antara PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian ATR/BPN yang terus dilakukan untuk mempercepat pengamanan aset milik salah satu BUMN tersebut.

Dengan diterimanya 390 sertifikat, maka total penyelamatan aset mencapai 3.308 sertifikat dari 12.700 bidang tanah yang telah melalui tahap pengukuran. Jumlah itu termasuk sertifikat yang diserahkan pada acara koordinasi tata kelola aset di empat provinsi lain, yaitu Jawa Tengah 609, Gorontalo 117, Jambi 737, dan Sumatera Utara 1.105 aset. Dengan demikian, nilai aset tanah yang sudah diselamatkan lebih dari Rp.1 triliun.

Penyerahan sertifikat secara simbolis dari Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal, kepada General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Romantika Dwi Juni Putra, maupun General Manager PLN UIP Maluku, Jonner M.P, disaksikan langsung oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Gubernur Maluku Murad Ismail, menyampaikan, sertifikasi aset sangat dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini bermanfaat untuk menjaga nilai aset.

“Ini bermanfaat untuk menjaga nilai aset, menghindari pembelian aset yang tidak perlu, meningkatkan keamanan aset dan kemudahan dalam penyusunan anggaran untuk pengadaan aset,” jelasnya.

Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengaku, kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

PLN, kata dia, merasakan betul uluran bantuan yang luar biasa dari BPN. Kerja sama tersebut diperkokoh lagi dengan dukungan dari KPK yang memiliki satu fokus yakni program pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN.

Melalui penyerahan ini, sertifikasi aset tanah PLN di provinsi Maluku yang semula hanya 18 persen per 31 Desember 2019, saat ini meningkat menjadi 86 persen.

Dia mengaku, mengingat penugasan dari Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah yang seolah-olah waktu itu tidak mungkin mensertifikasi 12 juta bidang lahan dalam lima tahun.

“Hari ini, dengan suasana yang berbeda di Kota Ambon, menjadi tempat ditemukannya titik terang sertifikasi tanah. Kota Ambon yang manis dan cantik. Keindahan alam Ambon yang menawan dan masyarakatnya sangat ramah. Tepatlah kota ini disebut Ambon Manise,” imbuhnya.

Darmawan menyampaikan terima kasih atas dukungan jajaran KPK dan Kementerian ATR/BPN RI. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN Maluku, dan Pemerintah Daerah yang berada di Maluku.

“Sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN, namun juga digunakan untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!