Sekilas Info

KASUS LAHAN PLTMG NAMLEA

Penetapan Ferry Tanaya Tersangka Kasus Korupsi Lahan PLTMG Namlea oleh Kejati Maluku Tidak Sah

satumalukuID/Chen Toisuta Hakim tunggal Rahmat Selang sedang membaca putusan praperadilan, di Pengadilan Tipikor Negeri Ambon, Kota Ambon, Kamis (24/9/2020).

satumalukuID- Gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Ferry Tanaya yang dinilai tidak sah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan PLTMG Namlea, Kabupaten Buru, dikabulkan Hakim, Rahmat Selang.

Sidang praperadilan dengan putusan mengabulkan gugatan pemohon itu berlangsung di Pengadilan Tipikor Negeri Ambon, Kota Ambon, Kamis (24/9/2020). Hakim perintahkan termohon dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Hakim menilai penetapan Ferry Tanaya sebagai tersangka pada 18 Mei 2020 adalah tidak sah, karena penyidik belum mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP baru dikeluarkan pada 27 Mei 2020.

"Menimbang bahwa dari surat penetapan tersangka menjadi petunjuk bagi hakim bahwa sebelum SPDP tanggal 27 Mei 2020, bukti P3 dan bukti P56 telah menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 18 Mei 2020," baca hakim.

Hakim menilai sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan penyidik yang menetapkan tersangka terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya SPDP adalah perbuatan bertentangan dengan hukum. Sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka menjadi tidak betul.

"Menimbang bahwa proses penyelidikan dan penyidikan di atas maka penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan oleh karenanya penetapan dan penahanan atas diri tersangka juga harus dinyatakan tidak sah sehingga harus dikeluarkan dari tahanan segera," kata hakim.

"Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon. Memerintahkan termohon untuk mengklarifikasi nama baik pemohon," putus hakim tunggal tersebut.

Penasehat Hukum tersangka Ferry Tanaya, Herman Koedoeboen, mengatakan, pihaknya akan menunggu dikeluarkannya kliennya hari ini juga. Selain itu, seluruh hak-hak kliennya juga harus dipulihkan dan klarifikasi.

"Hari ini harus dikeluarkan. Kalau masih di tahan itu berarti pelanggaran hak asasi manusia. Tadi pertimbangan hakim adalah dikeluarkan setelah putusan ini dibacakan," katanya.

Herman mengaku menarik satu poin penting dalam pertimbangan putusan tadi, yakni penetapan pemohon sebagai tersangka berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 itu adalah tidak sah.

"Itu intinya. Jadi harus hati-hati untuk melakukan lagi," kata Herman mengingatkan.

Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Samy Sapulette kepada satumaluku.id mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan tersangka setelah menerima salinan atau petikan putusan.

"Soal akan dikeluarkan Kita menunggu salinan atau petikan putusan Pra Peradilan tersebut terlebih dahulu," kata Samy via selulernya.

Menyoal terkait kasus tersebut yang mana Ferry Tanaya sudah lepas dari jeratan tersangka, Samy mengaku pihaknya akan kembali melakukan penyidikan.

"Penyidik akan melakukan Penyidikan Kembali," tutupnya.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!