Sekilas Info

Korupsi Lahan PLTMG Namlea, Ahli Sebut Penyimpangan Dilakukan PLN, BPN dan Penerima

satumalukuID/Chen Toisuta Saksi ahli (baju putih), JPU (kanan) dan Pengacara (kiri) tampak sedang melihat salah satu bukti kasus di meja hakim.

satumalukuID- Saksi ahli dari BPKP Provinsi Maluku, R. Wahyudi, dihadapan Majelis Hakim tunggal, Ismail Wael, menyebutkan telah terjadi penyimpangan pengadaan lahan proyek PLTMG Namlea. Penyimpangan terjadi antara pihak PLN, BPN dan Penerima dalam hal ini tersangka Ferry Tanaya. Hasilnya, terjadi kerugian negara sebesar Rp.6 miliar lebih.

Sidang permohonan praperadilan penetapan Ferry Tanaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan PLTMG di Namlea, Kabupaten Buru, kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Negeri Ambon, Kota Ambon, Selasa (22/9/2020).

Pantauan satumaluku.id di dalam ruangan sidang lanjutan itu, tampak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku menghadirkan R. Wahyudi sebagai saksi ahli.

Kehadiran Wahyudi sendiri sempat dipertanyakan Hakim. Sebab, kehadirannya dinilai tidak sesuai dengan substansi sidang yaitu penetapan tersangka yang dianggap tidak sah. Sementara saksi merupakan ahli perhitungan kerugian negara.

Kendati demikian, Hakim tetap melanjutkan persidangan. Sebanyak empat orang JPU Kejati Maluku dipersilahkan bertanya lebih awal kepada saksi ahli tersebut.

"Saya terima penugasan menghitung kerugian negara pada kasus PLTMG (Namlea). Surat permohonan dari penyidik diterima tanggal 2 Mei 2019," kata ahli.

Ahli mengatakan, seluruh tahapan perhitungan kerugian negara sebagaimana tugasnya juga sudah dimasukan ke dalam BAP penyidik Kejati Maluku.

"Pengumpulan bukti, pengujian, analisis, selanjutnya konservasi pada pihak terkait, kemudian obserfasi di lapangan, kemudian perhitungan kerugian negara, dan dituangkan dalam berita acara dan ekspose akhir dengan penyidik," kata dia.

Sebelumnya, Wahyudi mengaku pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait termasuk PLN, perangkat desa, BPN, masyarakat sekitar, Camat dan kedua tersangka.

"Kita klarifikasi terkait relevansi terhadap kegiatan pengadaan lahan," jelasnya menjawab pertanyaan JPU.

Menjawab penasehat hukum (PH) tersangka Ferry Tanaya yang bertindak sebagai pemohon praperadilan, Wahyudi mengaku hasil perhitungan kerugian negara sudah dilakukan sesuai mekanisme.

"Salah satunya bukti transfer pembayaran. Aset (lahan milik tersangka) itu tidak tercatat di BPN.  Ada penyimpangan, tanah dibayarkan pada orang yang tidak berhak," katanya.

Wahyudi mengaku, berdasarkan hasil audit yang dilakukan ditemukan penyimpangan dalam proses pengadaan lahan tersebut.

"Berdasarkan hasil audit (penyimpangan antara) pihak user atau PLN, kedua BPN, ketiga penerima (tersangka). Sudah dalam laporan (penyimpangan dibuat dalam laporan kepada penyidik)," katanya.

Menanggapi pertanyaan Hakim mengenai kehadiran saksi ahli yang tidak sesuai substansi sidang, JPU berpendapat lain. Mereka mengaku sengaja mendatangkan ahli tersebut karena dari hasil audit kerugian negara, maka pihaknya kemudian menetapkan tersangka dalam kasus itu.

"Itu pendapat mereka. Tapi kan dari hasil audit itu barulah ada tersangka. Kalau belum ada hasil audit maka tidak akan ada tersangka," kata JPU berlalu meninggalkan satumaluku.id menuju kantor Kejati Maluku, sore tadi.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!