Sekilas Info

Puluhan Warga Adat MBD Demo Tolak Amdal Blok Masela di Kantor Gubernur Maluku

satumalukuID/Istimewa

satumalukuID- Puluhan orang mengatasnamakan masyarakat adat asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar aksi demonstrasi mulai dari depan Gong Perdamaian Dunia hingga ke pintu gerbang Kantor Gubernur Maluku, Jalan Pattimura, Kota Ambon, Senin (21/9/2020).

Aksi unjuk rasa yang dipimpin koordinator lapangan Benny Jermias dan Jhon Karuna ini menggunakan alat peraga pengeras suara, sejumlah pamflet, dan spanduk berisi berbagai penolakan terkait aktivitas Blok Masela mendatang.

Sedikitnya terdapat lima poin tuntutan diantaranya; pertama, menolak AMDAL yang dilakukan oleh PT. Inpex Masela Ltd. Mereka menilai Inpex sangat mendiskriminasi dan mengadudomba masyarakat Kepulauan Tanimbar dan MBD.

Kedua, menuntut agar Kabupaten MBD, dimasukkan sebagai Daerah terdampak dalam proses eksploitasi Blok Masela karena hasil kajian membuktikan MBD adalah daerah yang sangat terdampak ketika Blok Masela beroperasi.

Tiga, menuntut agar PT. Inpex merealisasikan janji mereka untuk membangun fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan fasilitas pendukung yang bertaraf Internasional di MBD.

Empat, menuntut agar PT. Inpex memprioritaskan tenaga kerja lokal dari MBD dan Kepulauan Tanimbar pada saat Blok Masela beroperasi.

Kelima, menuntut agar dalam setiap pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh SKK Migas, PT.Inpex dan Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi harus melibatkan, Pemerintah Kabupaten MBD.

Aksi unjuk rasa tersebut diterima oleh Kesbangpol dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Sebanyak lima orang perwakilan pengunjuk rasa diperkenankan menyampaikan aspirasi di ruang Kesbangpol di Kantor Gubernur Maluku sekira pukul 14.20 WIT.

Dalam pertemuan itu, Benny Jermias mempertanyakan kenapa anak adat maupun pemerintah MBD tidak dilibatkan dalam proses-proses Amdal maupun pengelolaan blok Marsela.

“Melalui informasi serta pengkajian kami tentang Amdal kenapa kami tidak termasuk dalam Amdal tersebut. Kami masyarakat MBD merasa di tipu atau dirugikan,” katanya.

Di Kecamatan Pulau Marsela, tambah Beny adalah contoh Kecamatan yang terdampak dalam Amdal, sehingga tidak bisa dinyatakan tidak terdampak.

“Adanya politisasi adu domba antara MBD dengan KKT yang dapat menimbulkan bentrok kedua bela pihak, maka perlu adanya transparansi di antara masyarakat MBD dan KKT,” pintanya.

Sementara itu, Sam Sialana, dari Kesbangpol, mengaku mewakili Sekda Maluku Kasrul Selang, yang sedang mendampingi Gubernur Maluku Murad Ismail dalam rapat dengan Forkopimda.

“Keputusan dalam Amdal nanti masih dalam tahap-tahap pengkajian dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah Pusat, kedepannya lewat aspirasi masyarakat sekalian, kami akan menyampaikan pada saat rapat dengan Gubernur Maluku,” katanya.

Sementara itu Roy C. Siauta, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mengatakan, proses Amdal merupakan kewengan pemerintah pusat sehingga pemerintah Provinsi Maluku hanya memiliki 0,0 sekian persen sebagai pengendali dibawa pemerintah pusat.

Proses Amdal ini, lanjut dia, belum sepenuhnya memiliki keputusan final karena masih dalam proses-proses peninjauan selanjutnya.

“Dari pusat pengeboran juga terletak antara dua Negara yaitu Indonesia dan Australia, maka itu MBD dan KKT kami pastikan masuk dalam Amdal tersebut,” katanya.

Roy mengaku, pada Agustus 2019 lalu turut hadir perwakilan dari MBD dalam pelaksanaan penetapan Amdal diantarnya beberapa pejabat Kabupaten dan tokok Masyarakat MBD.

“Berita acara yang ada ini merupakan lampiran dari keputusan ke-9 dalam proses Amdal, maka itu lampiran ini merupakan bukti kuat,” terangnya.

Roy berharap, semua pihak dapat berfikir jernih demi kemajuan Provinsi Maluku dan anak cucu yang nantinya akan menikmatinya.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!