Sekilas Info

Buronan Terpidana 12 Tahun Heintje Toisutta Tiba di Ambon, Ini Kata Kajati Maluku

satumalukuID/Istimewa Terpidana Heintje Abraham Toisutta (kedua kanan) tiba di Kejati Maluku, Kota Ambon.

satumalukuID- Buronan terpidana 12 tahun, perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Heintje Abraham Toisutta, akhirnya tiba di Kota Ambon, pagi tadi Kamis (17/9/2020).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zega, mengungkapkan, terpidana dalam perkara pengadaan lahan dan bangunan untuk pembangunan kantor cabang baru Bank Maluku dan Maluku Utara ini, dibawa tim yang dipimpin asisten intelegen Kejati Maluku.

"Heintje Abraham Toisutta terpidana perkara korupsi dan TPPU telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 lalu. Dan setelah diputus Mahkamah Agung itu telah masuk dalam daftar pencarian orang," kata Kajati Maluku Rorogo Zega kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Kota Ambon.

Rorogo mengatakan, terpidana sudah tiba di Ambon untuk selanjutnya dilakukan upaya eksekusi. Sesuai putusan Mahkamah Agung, Heintje diputus penjara 12 tahun dengan denda Rp.1 miliar, subsider 8 bulan kurungan. Yang bersangkutan juga dibebankan membayar uang pengganti Rp.7,2 miliar.

"Jadi sebentar akan kita serahkan kepada Kejaksaan Negeri Ambon mengeksekusi membawa terpidana ini ke Lapas (Klas IIA) Ambon," terangnya.

Heintje, lanjut Rorogo, merupakan satu dari tiga terpidana dalam perkara pengadaan lahan dan bangunan Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya. Dua diantaranya Idrus Rolobessy yang sudah dieksekusi, dan satunya lagi yaitu Pedro Rudolf Tentua, yang hasil putusan Mahkamah Agung, belum sampai di tangan Kejati Maluku.

"Yang terakhir ini (Pedro Rudolf Tentua) kita sudah lihat directory Mahkamah Agung di website Mahkamah Agung bahwa putusan sudah dilaksanakan dan kita belum terima putusannya, kita menunggu putusan Mahkamah Agung lewat Pengadilan Negeri tentunya," jelasnya.

Kembali menyoal terkait Heintje, orang nomor 1 Korps Adyaksa di Maluku ini mengaku terpidana itu belum mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.7,2 miliar.

"Sampai saat ini belum dikembalikan. Jadi nanti kita akan berusaha untuk mengembalikan uang pengganti," kata dia.

Rorogo menambahkan, pihaknya akan melihat apa yang sudah disita dalam tahap penyidikan, penuntutan dan putusan Mahkamah Agung, harta yang bisa disita dan cukup untuk membayar uang pengganti.

"Apabila tidak cukup kita akan berusaha mencari harta yang bisa disita untuk pengembalian uang (pengganti kerugian negar) tersebut," tandasnya.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!