Sekilas Info

Kemenpan-RB Akan Menilai Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP Maluku

satumalukuID/Chen Toisuta Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang.

satumalukuID- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI, akan melakukan penilaian terhadap indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kamis (17/9/2020) mendatang.

Atas rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku melakukan Rapat Pra Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang dilaksanakan di ruang lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Senin (14/9/2020).

Kegiatan yang kerap dilaksanakan saban tahun ini dipimpin Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang. Turut hadir Kepala Inspektorat Rosida Soamole, Kepala Biro Organisasi, Titus Renwarin dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Rapat pra evaluasi yang digelar Biro Organisasi Setda Maluku itu menyusul akan dilakukannya penilaian terhadap indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku melalui zoom meeting dari Jakarta.

"Tanggal 17 September ini, kita (Pemerintah Provinsi Maluku) akan memaparkan apa yang sudah kita kerjakan terkait dengan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP ini," ungkap Kasrul.

Dia mengatakan, ada 13 SKPD yang menjadi sampel dalam penilaian SAKIP. Olehnya itu Kasrul meminta para pimpinan OPD untuk segera mempersiapkan seluruh dokumen terkait SAKIP yang akan dievaluasi. Dia juga menekankan tentang hasil evaluasi SAKIP pada tahun-tahun sebelumnya yang harus ditindaklanjuti.

"Dari pra evaluasi bapak ibu sudah memaparkan kesiapan dokumen yang akan disampaikan nanti. Tapi kita juga punya hasil evaluasi tahun sebelumnya yang mesti menjadi perhatian apakah sudah ada perbaikan- perbaikan," terangnya.

Untuk diketahui, evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP dilaksanakan setiap tahun oleh  Kemenpan-RB. Tujuannya untuk memperoleh gambaran sejauh mana reformasi birokrasi sudah dilaksanakan di setiap daerah.

Selain itu, penilaian juga diarahkan untuk mengetahui sejauhmana rekomendasi dari proses penilaian tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Foto: ISTIMEWA

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!