Sekilas Info

Tersangka Korupsi PLTMG Namlea Ferry Tanaya Ajukan Praperadilan

satumalukuID/Chen Toisuta Tersangka Fery Tanaya saat hendak dibawa ke Rutan Polda Maluku di Tantui Ambon.

satumalukuID- Ferry Tanaya, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek pembangunan PLTMG Namlea, Kabupaten Buru, resmi mengajukan praperadilan di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (10/9/2020).

Upaya praperadilan dilakukan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka yang ditetapkan Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Sebab, menurutnya status tersangka tidak sesuai Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Hari ini, resmi kami daftarkan Praperadilan di Pengadilan (Pengadilan Tipikor Ambon), atas penyidik Kejati Maluku," kata Hendri Lusikooy kuasa hukum Ferry Tanaya kepada wartawan, di Ambon.

Praperadilan yang ditempuh, lanjut Hendri, merupakan bagian dari hak Ferry Tanaya yang dijamin dalam Undang-Undang.

"Ada beberapa hal yang menjadi tujuan praperadilan ini. Namun, kami belum bisa sampaikan karena itu akan menjadi senjata kami saat praperadilan nanti. Intinya hari ini kami nyatakan praperadilan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ferry Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, lokasi pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, akhirnya resmi ditahan jaksa.

Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menahan dua tersangka setelah diperiksa sejak pagi pukul 09.30 WIT sampai pukul 16.00 WIT, Senin (31/8/2020). Saat menjalani pemeriksaan, dua tersangka didampingi kuasa hukum masing-masing. Kedua tersangka saat ini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, sore tadi.

Ferry dan Abdul ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku masing-masing sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-749/Q.1/Fd.1/05/2020, tanggal 08 Mei 2020 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-750/Q.1/Fd.1/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.

Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui rangkaian hasil penyidikan dalam perkara tersebut. Di mana, penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka dan setelah melalui mekanisme ekspose atau gelar perkara.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap kedua tersangka adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!