Sekilas Info

Legislator Asal Maluku Dorong BPH Migas Rencanakan Penyelesaian Lembaga Penyalur di Wilayah 3T

satumalukuID/Istimewa Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty.

satumalukuID - Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty mendorong agar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merencanakan penyelesaian lembaga penyalur di berbagai wilayah terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), termasuk Indonesia Bagian Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan legislator asal daerah pemiihan Maluku ini, saat rapat evaluasi yang dilakukan Komisi VII DPR RI bersama eselon I Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang ikut dihadiri Kepala BPH Migas, Kamis (10/9/2020), di ruang Komisi VII Kompleks DPR Senayan.

Saadiah berpendapat, penyediaan lembaga penyalur BBM Satu harga akan menghindarkan masyarakat dari high cost operational. Tugas tersebut juga merupakan misi mulia.

“Penyiapan tempat penyalur BBM satu harga adalah misi mulia untuk masyarakat dan memuliakan penduduk di wilayah 3T. BPH Migas berkewajiban untuk menyelesaikannya”, tandasnya.

Pada rapat evaluasi tersebut, realisasi BBM Satu Harga oleh BPH Migas ini disoroti Saadiah. Dari target 253 lembaga penyalur BBM satu harga pada 2020 di Indonesia, Komisi VII mencatat, baru terealisasi 175 lembaga penyalur. “Masih jauh dari target. Baru mencapai 69%”, terangnya.

Saadiah memamparkan, pencanangan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di daerah 3T. Daerah 3T ini, termasuk Indonesia Bagian Timur menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga.

Penyediaan BBM Satu Harga oleh lembaga penyalur disebut Saadiah, memudahkan masyarakat untuk membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini ditegaskan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.

“Permen tersebut mengamanatkan penyalur BBM tersedia di lokasi tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. BPH harus bekerja lebih keras untuk memastikan target 253 lembaga penyalur dapat terpenuhi”, desak anggota FPKS dapil Maluku.

Apalagi kata Saadiah, dalam catatannya BBM satu harga di wilayah – wilayah 3T baik premium maupun solar belum terwujud sepenuhnya. “Di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS) BBM satu harga belum dinikmati oleh masyarakat”, buka Saadiah.

Dia menegaskan, jika jangkauan kebijakan BBM satu harga di wilayah 3T bisa membantu menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat. “Biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah. Value ekonomi bagi masyarakat di wilayah 3T akan bertumbuh”, katanya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!