Sekilas Info

Kasus PLTMG Namlea, PLN UIP Maluku Disebut Harus Juga Jadi Tersangka

satumalukuID/Ian Toisutta Tersangka Fery Tanaya saat hendak dibawa ke Rutan Polda Maluku di kawasan Tantui, Kota Ambon, Senin (31/8/2020).

satumalukuID- Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, jangan tebang pilih.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, juga diminta untuk menetapkan pihak PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku, sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan negara Rp.6 miliar lebih tersebut.

Dalam kasus itu, penyidik hanya baru menetapkan Ferry Tanaya, orang yang mengaku pemilik lahan dan Abdul Gafur Laitupa, Kepala Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Kabupaten Buru, sebagai tersangka.

Hendrik Lusikooy, kuasa hukum Ferry Tanaya, menilai kliennya diduga dijadikan tumbal kesalahan pihak lain.

Menurutnya, Ferry tidak memiliki niat menjual lahan seluas 48 ribu meter persegi itu. Namun dia mengaku ibunya dibujuk pihak PLN UIP dengan dalih kepentingan umum, sebelum lahan tersebut dilepas seharga Rp.6 miliar lebih.

Ferry sendiri menolak mengembalikan uang tersebut. Dia yakin lahan itu sah miliknya sesuai bukti surat yang dimiliki.

"Bagi kami Ferry Tanaya dan Gafur hanya tumbal. Sementara PLN dewa. Tak disentuh," ungkap Hendrik Lusikooy kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).

Hendrik menjelaskan, tanah seluas 4,8 hektar itu awalnya milik Zadral Wakano. Tanah ini dijual kepada Ferry pada tahun 1985. Tanah itu sah milik Ferry berdasarkan surat kepemilikan yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Camat setempat kala itu.

Dia mengaku, tanah itu bukanlah Erfpacht atau tanah pemerintah, sebagaimana disebut jaksa penyidik. Olehnya itu kerugian Rp.6 miliar lebih sebagaimana penemuan penyidik sangatlah keliru.

"Diketahui Ferry tidak ada negoisasi di situ. Karena dengan dalil kepentingan umum maka tanah itu di jual. Tanah itu sah milik Ferry, sehingga terjadi jual beli itu sah. Kalau terjadi korupsi, ya PLN dong, tandas dia," ucapnya.

Di sisi lain, untuk tersangka Gafur Laitupa, Hendrik menyampaikan dirinya hanya melakukan pengukuran tanah untuk pengembalian batas atas perintah atasannya ketika itu almarhum Jhon Sorsery. Namun hasilnya belum final, tapi pihak PLN UIP Maluku, buru-buru mengajukan hasil appraisal atau taksiran harga lahan senilai Rp.125 ribu/meter persegi. Dari hasil taksiran itu kemudian dibayarkan kepada Ferry. Anehnya, Ferry malah jadi tersangka.

"Kalau kenapa PLN tidak (tersangka) kami tidak bisa menjelaskan. Karena itu wewenang jaksa penyidik," tandasnya sembari mengaku, "harus (PLN harus tersangka)," tambahnya.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!