Sekilas Info

PILKADA 2020

Kemendagri Minta KPU, Bawaslu dan Aparat Keamanan Bersikap Tegas Cegah Kerumunan Massa

satumalukuID/Freepik.com

satumalukuID- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pantauannya selama dua hari, Jumat (4/9/2020) dan Sabtu (5/9/2020), menyayangkan terjadinya kerumunan warga yang mengiringi calon kepala daerah saat mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasangan calon kepala daerah dan partai politik pengusung diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada 2020.  KPU dan Bawaslu diharapkan dapat bersikap tegas untuk mencegah kerumunan warga dalam setiap proses tahapan pilkada.

“Kemendagri sangat menyangkan banyaknya kerumunan pada saat pendaftaran pasangan calon di Kantor KPU dalam dua hari ini," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, melalui siaran persnya kepada satumaluku.id, Minggu (6/9/2020).

Untuk itu, Bahtiar katakan, Kemendagri mendukung sepenuhnya sikap tegas KPU dan Bawaslu di daerah untuk mencegah dan menghentikan segala bentuk kerumunan massa.

Bahtiar mengingatkan kepada penyelenggara pemilu, aparat keamanan, partai politik pengusung, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta massa simpatisan untuk mematuhi  peraturan dan aturan yang ada.

Apabila protokol kesehatan tidak dilaksanakan dalam pilkada serentak 2020, maka kata Bahtiar, pelanggarnya harus diberi teguran. Selain itu, pengawas pemilu sesuai tingkatan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.

“Mohon juga dukungan pimpinan parpol untuk mengingatkan pasangan calon kepala daerah yang diusungnya dan juga kepada pasangan calon perseorangan untuk mematuhi protokol kesehatan,” imbaunya.

Bahtiar mengingatkan adanya aturan tentang protokol kesehatan seperti yang diatur dalam  PKPU No 6 Tahun 2020 dan PKPU No 10 Tahun 2020. “Mohon PKPU ini  ditegakkan,” pintanya.

Peraturan KPU No 6 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta PKPU No 10 Tahun 2006 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bahtiar juga meminta aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sesuai Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19.

Dia menuturkan, pada Inpres No 6 Tahun 2020  dijelaskan bahwa TNI dan Polri bertugas melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta mengefektifkan  upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

“Kami juga berharap rekan-rekan pers dan masyarakat sipil khususnya pemilih di 270 daerah pemilihan untuk lebih kritis kepada pasangan calon yang tidak menghiraukan protokol kesehatan,” katanya.

Bahtiar mengingatkan, keselamatan warga negara di atas segalanya. “Mari kita bersatu untuk mengingatkan pentingnya kepatuhan hukum protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020,” pungkasya.

Penulis: Chen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!