Sekilas Info

Kecurangan Musda Partai Golkar Maluku Tengah akan Dilaporkan Lagi ke Mahkamah Partai

satumalukuID/Ian Toisutta Dari kanan Plt. Ketua Golkar Kecamatan Seram Utara Barat Alter Sopacua, Ketua Golkar Kecamatan Salahutu Dino Nahumaruri, Ketua Golkar Kecamatan Tehoru Sarasa Suali, dan Ketua Golkar Kecamatan Seram Utara Raya Fany Tidore.

satumalukuID- Laporan polisi kasus dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Maluku kini sedang bergulir. Dalam waktu dekat, kasus dugaan kecurangan Musyawarah Daerah (musda) Partai Golkar Maluku Tengah hingga terpilihnya Rudi Lailosa, juga akan dilaporkan ke Mahkamah Partai Golkar.

“Untuk laporan Polda kita juga sedang siapkan bukti-bukti tambahan. Apapun yang terjadi kita tidak akan berhenti, karena ini soal hak dan kepentingan teman-teman sebagai pemilik hak suara,” kata Alter Sopacua, Plt Ketua Partai Golkar Kecamatan Seram Utara Barat kepada wartawan di Ambon, Jumat (4/9/2020).

Menurutnya, upaya yang dilakukan pihaknya saat ini bukan terkait siapa menang maupun kalah. Tapi ini mengenai hak dan tanggungjawab teman-teman di Kecamatan yang suara sahnya dianulir dengan cara-cara kotor.

“Tanggungjawab mereka selama ini kepada partai itu yang menjadi pikiran teman-teman. Karena kalau ini dibiarkan, maka ke depan orang tidak susah-susahnya lagi jadi ketua partai di kecamatan. Karena percuma saja dipilih sebagai ketua tapi saat kepentingan tidak diakui,” ujarnya.

Menurut sekretaris AMPG Kabupaten Maluku Tengah ini, sebelum Rudi Lailosa ditetapkan sebagai ketua DPD II terpilih, pihaknya dari kubu Rasip Sahubawa sudah terlebih dahulu melakukan aksi walkout (tidak menerima keputusan dan keluar dari ruang rapat). Pihaknya juga sudah menyatakan sikap tak akan menerima apapun hasil musda tahun ini.
“Makanya setelah keluar kita langsung lapor ke Polda dan selanjutnya kita akan menyiapkan hal lain untuk menuju Mahkamah Partai,” jelasnya.

Laporan ke Mahkamah Partai, tambah dia, dilakukan untuk mempertegas bahwa ada mekanisme, ada tata aturan yang dilanggar teman-teman dalam proses bermusda.

“Dalam waktu dekat, kemungkinan satu dua hari ke depan kita sudah (lapor), karena dokumen dan segala keperluan menyangkut ke mahkamah partai sedang kita siapkan dan katong tidak sendiri, katong juga sudah siapkan bantuan hukum untuk memperjuangkan persoalan ini,” tegasnya.

Alter menekankan, perjuangan ini bukan atas nama Rasip Sahubawa, namun sebagai perwakilan teman-teman kecamatan yang merasa hak politiknya telah diambil dengan cara tidak etis.

“Seperti di Seram Utara Timur Seti, Seram Utara, Seram Utara Barat, TNS, Kota Masohi, Tehoru, Teluti, Nusalaut, Saparua dan Saparua Timur termasuk Salahutu, ini hak politik teman-teman diambil dengan mencoba melakukan perubahan-perubahan terhadap surat keputusan yang dihasilkan dalam mekanisme berpartai dalam musyawarah kecamatan,” tandasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!